MUARA TEWEH – Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 kembali menjadi ruang bagi Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, untuk menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda tersebut digelar Senin (24/11/2025) di ruang sidang DPRD Barito Utara.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj Mery Rukaini dan dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD, Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, serta tamu undangan. Suasana rapat berlangsung serius namun tetap kondusif.
Dalam sambutannya, Bupati menyatakan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan dan evaluasi terhadap rancangan APBD 2026. Ia menyebut bahwa seluruh masukan menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas perencanaan dan arah pembangunan daerah.
Bupati menekankan bahwa pemerintah daerah berkomitmen menyusun kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, serta menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia menyampaikan bahwa keseimbangan fiskal dan efektivitas belanja menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD tahun mendatang.
Pada sesi tanggapan, Bupati merespons masukan Fraksi Partai Demokrat mengenai pengurangan defisit anggaran. Ia menyambut baik pandangan tersebut dan menyatakan kesiapan pemerintah untuk membahas lebih detail pada rapat lanjutan di tingkat Badan Anggaran.
Untuk Fraksi Aspirasi Rakyat, Bupati memaparkan bahwa belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD 2026 mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen. Ia menegaskan bahwa alokasi tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap jalan, jembatan, air bersih, fasilitas kesehatan, dan pendidikan hingga wilayah pedesaan.
Terkait SiLPA, Bupati menjelaskan belum dicantumkannya angka tersebut karena masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat mengenai batas maksimal defisit APBD. Ia juga menegaskan bahwa penyertaan modal daerah telah diselesaikan pada Perubahan APBD 2024.
Menjawab Fraksi Karya Indonesia Raya, Bupati menekankan bahwa prinsip efisiensi, keadilan, dan disiplin anggaran selalu menjadi pedoman pemerintah. Ia menambahkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah tahun 2026 mencapai Rp1,57 triliun sesuai pemberitahuan dari Kementerian Keuangan.
Tanggapan untuk Fraksi PDI Perjuangan disampaikan melalui penegasan bahwa proyek prioritas seperti Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, serta infrastruktur dasar menjadi prioritas pembangunan tahun 2026. Pemerintah juga menargetkan peningkatan lapangan kerja dan kualitas pelayanan publik.
Sementara itu, pada respons terhadap Fraksi PKB, Bupati memaparkan strategi peningkatan PAD berbasis digitalisasi, optimalisasi pajak daerah, dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga memastikan alokasi pendidikan minimal 20 persen serta penguatan layanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh jawaban Bupati tersebut menjadi dasar melanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Proses penyempurnaan akan dilakukan hingga tahap finalisasi Raperda APBD 2026.
“Kami berharap pembahasan lanjutan berjalan lancar sehingga APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang kuat bagi masyarakat Barito Utara,” tandas Shalahuddin. (Red/Adv)
