PALANGKA RAYA – Analisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu perhatian utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida, Palangka Raya. Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, memaparkan kondisi terkini berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng tahun 2025.
Felix menjelaskan bahwa Kabupaten Barito Utara berada pada peringkat ke-9 jumlah penduduk miskin dengan angka 744.000 jiwa atau 5,52 persen. Data tersebut menggambarkan adanya dinamika sosial ekonomi yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah maupun provinsi.
Dalam pemaparannya, Felix menyampaikan bahwa peningkatan angka kemiskinan di wilayahnya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi kondisi ekonomi makro dan mikro daerah. Ia menegaskan perlunya analisis yang lebih tajam agar strategi pemerintah benar-benar menyentuh kelompok rentan.
“Perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 2,92 persen pada Triwulan I menjadi 2,48 persen pada Triwulan II tahun 2025, ditambah kenaikan Garis Kemiskinan dari Rp590.832 pada 2024 menjadi Rp628.429 pada 2025 akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,71 persen, memberi dampak langsung pada naiknya jumlah penduduk miskin,” ujar Felix, Kamis (20/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut tidak hanya menurunkan daya beli masyarakat, tetapi juga memberi tekanan pada kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi dasar penyesuaian program dan target penanggulangan kemiskinan daerah.
Felix juga menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara telah menetapkan target penurunan kemiskinan dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, yaitu mencapai angka 4,6 persen pada tahun 2030. Target itu dinilai realistis, tetapi membutuhkan kerja bersama lintas sektor serta dukungan kebijakan yang tepat sasaran.
Dalam analisisnya, Felix turut menekankan pentingnya membaca perubahan Garis Kemiskinan sebagai indikator tekanan ekonomi rumah tangga. Kenaikan garis tersebut tidak hanya mencerminkan kebutuhan dasar yang meningkat, tetapi juga memperbesar jumlah penduduk yang rentan masuk kategori miskin.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pergerakan inflasi dan pengangguran harus terus dipantau karena menjadi faktor yang sangat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah, menurut Felix, sudah menyiapkan sejumlah langkah responsif yang memadukan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Felix menambahkan bahwa seluruh data tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan lebih lanjut, termasuk penyempurnaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Barito Utara agar selaras dengan RPKD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2025–2029.
“Pemerintah Kabupaten Barito Utara berkomitmen memastikan seluruh program penanggulangan kemiskinan berjalan lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang paling terpengaruh perubahan ekonomi,” tandas Felix. (Red/Adv)
