PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, memimpin Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Palangka Raya pada Selasa, dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Kalteng. (21/10/2025)
Pada rakor tersebut, Bupati Barito Utara Shalahuddin hadir bersama sejumlah pejabat teknis, yakni Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD).
Gubernur Agustiar menekankan pentingnya kedisiplinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban fiskal yang menjadi sumber pendapatan daerah, terutama bagi daerah kaya potensi tambang seperti Kalimantan Tengah.
“Seluruh perusahaan wajib menunaikan kewajiban pajak dan retribusi secara tepat waktu, membeli bahan bakar dari Wajib Pungut resmi, serta menjalankan CSR yang berdampak bagi masyarakat,” tegas Gubernur Agustiar.
Ia mengingatkan kembali bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban yang harus dijalankan secara taat, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, dan penggunaan BBM resmi.
Tidak hanya itu, perusahaan juga diminta untuk rutin melaporkan data alat berat serta memastikan semua kendaraan operasional menggunakan plat KH sesuai ketentuan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Agustiar turut menyerahkan hibah sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk pemerintah kabupaten/kota, dengan jenis bantuan yang meliputi dam truck, compactor, road sweeper, wheel loader, hingga mesin RDF.
Bupati Barito Utara Shalahuddin menyambut arahan Gubernur dengan komitmen yang kuat untuk segera menindaklanjutinya bersama jajaran pemangku kepentingan di tingkat daerah.
“Kami akan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan instansi teknis untuk memastikan potensi PAD di sektor pertambangan dapat dimaksimalkan secara transparan dan berkelanjutan,” ujar Shalahuddin.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan dorongan kepada perusahaan agar lebih patuh terhadap ketentuan fiskal dan aturan lingkungan.
“Pemkab Barito Utara juga berkomitmen meningkatkan pengawasan serta mendorong kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan lingkungan,” tambahnya.
Menurutnya, optimalisasi PAD seharusnya membawa dampak luas bagi masyarakat dan bukan sekadar target angka dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
“Kami ingin pembangunan di Barito Utara tidak hanya menambah angka PAD, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat dan menjaga kelestarian alam daerah,” jelasnya.
Rakor tersebut juga menghasilkan kesepakatan penting mengenai percepatan transformasi digital melalui GIS dan e-PAD, serta komitmen dunia usaha dalam menjalankan program CSR yang selaras dengan lingkungan.
“Kami siap menjalankan hasil rakor dengan penuh komitmen demi tata kelola yang lebih baik,” tandas Shalahuddin. (Red/Adv)
