PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan bahwa meskipun RAPBD 2026 mengalami penurunan belanja hampir 49 persen, proyek-proyek prioritas yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat akan tetap dilanjutkan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, mewakili Wali Kota dalam Rapat Paripurna ke-13 DPRD Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
“ Kami tetap fokus melayani masyarakat pada kebutuhan infrastruktur yang paling mendesak untuk meningkatkan kualitas hidup warga,” katanya.
Arbert menjelaskan, pemerintah melakukan seleksi ketat terhadap setiap proyek berdasarkan tingkat urgensi dan dampak sosialnya. “Setiap proyek masuk dalam daftar usulan jika memenuhi kriteria urgensi, daya guna, serta berdampak luas,” ujarnya.
Program pembangunan akan tetap diarahkan pada sektor perbaikan jalan lingkungan, saluran drainase, sanitasi, serta fasilitas umum di kawasan padat penduduk.
Untuk proyek berskala besar yang belum dapat dibiayai APBD, Pemko akan mengusulkan melalui DAK pusat atau dana bagi hasil dari provinsi. “Kami juga terus berupaya menjalin kolaborasi lintas sektor dan membuka ruang kemitraan dengan pihak swasta melalui skema KPBU,” imbuhnya.
Selain itu, sektor pendidikan turut menjadi perhatian penting dalam RAPBD 2026. Pemerintah memastikan ada perbaikan ruang kelas dan fasilitas belajar di sejumlah sekolah.
“Meski anggaran terbatas, kami akan mengupayakan perbaikan ruang kelas, penambahan sarana penunjang pendidikan, serta memperbarui fasilitas pada sekolah yang membutuhkan,” ungkapnya.
Arbert juga mengajak DPRD dan masyarakat turut mengawal jalannya pembangunan. “Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama mengawal pembangunan agar berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” tuturnya.
“Keterbatasan bukan halangan. Dengan semangat kolaborasi dan kreativitas, pembangunan Kota Palangka Raya akan terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga,” tandas Arbert. (Red/Adv)
