PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan tekadnya untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan pengelolaan aset.
Pj Sekda Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan hal itu saat mewakili Wali Kota Palangka Raya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 di Ruang Paripurna DPRD, baru-baru ini.
Dalam kesempatan tersebut, Arbert menyampaikan penjelasan Pemerintah Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Pemerintah Kota menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pemandangan umum fraksi yang pada dasarnya menerima dan memahami landasan usulan RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dinamika fiskal daerah saat ini menuntut inovasi dan efisiensi. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan aset daerah, memperluas basis pajak, dan memperbaiki sistem layanan pajak agar lebih transparan.
“Pemerintah kota akan memaksimalkan aset daerah, digitalisasi layanan pajak, serta memperluas basis wajib pajak sebagai strategi peningkatan PAD,” ungkapnya.
Selain itu, Arbert juga menanggapi sorotan dewan mengenai rendahnya serapan anggaran. Ia memastikan percepatan realisasi belanja dilakukan melalui peningkatan efektivitas lelang dan penyederhanaan administrasi.
“Efisiensi pengelolaan anggaran tetap kami jalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia menegaskan bahwa penyertaan modal dan bantuan sosial tetap diarahkan pada program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Prinsip money follows program akan tetap kami jalankan. Setiap alokasi anggaran mengikuti program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat,” tandas Arbert. (Red/Adv)
