PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan perlindungan anak yang menyeluruh. Semua kebijakan daerah, ditegaskan, harus berpijak pada empat prinsip dasar perlindungan anak untuk menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak.
Plt Asisten Administrasi Umum Setda Kota Palangka Raya, Jayani, mengatakan bahwa pemenuhan hak anak bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan panggilan moral dan amanah konstitusi.
“Perlindungan anak adalah bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya, baru-baru ini.
Empat prinsip dasar perlindungan anak yang dimaksud mencakup non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kelangsungan hidup dan perkembangan yang bermartabat, serta penghormatan terhadap pandangan anak.
Jayani menyebut, keempat prinsip itu menjadi landasan agar pembangunan di Palangka Raya tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjamin kesejahteraan sosial yang inklusif bagi anak-anak.
Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem pelaporan dan pemulihan bagi anak korban kekerasan, terutama dengan dukungan teknologi digital yang mudah diakses masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi harus dilakukan secara bijak, agar menjadi sarana edukasi dan pelaporan kekerasan yang efektif,” katanya.
Menurutnya, upaya perlindungan anak tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi kunci membangun lingkungan yang ramah anak.
“Dengan semangat kolaborasi kita dapat membangun ekosistem pelayanan yang melindungi anak sejak dini, dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang nyaman, aman, dan penuh kasih,” tandas Jayani. (Red/Adv)
