PALANGKARAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya bersama Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa seluruh proses pengolahan makanan bagi siswa dilakukan sesuai standar keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Riduan, menegaskan bahwa SLHS tidak diberikan begitu saja, melainkan melalui tahapan verifikasi dan audit ketat dari tim teknis yang berwenang.
“SLHS ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi bukti bahwa dapur SPPG benar-benar memenuhi syarat laik sehat dan laik konsumsi. Proses verifikasinya dilakukan berlapis untuk menjamin mutu,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, pengawasan lapangan dilakukan bersama BGN Wilayah Palangka Raya dengan fokus pada kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan bahan makanan agar tidak terjadi kontaminasi.
“Kita tidak ingin ada kompromi dalam soal higienitas. Setiap dapur harus memenuhi standar mulai dari sumber air, peralatan masak, hingga sirkulasi udara,” tegasnya.
Menurut Riduan, SLHS menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memastikan program MBG berjalan aman, sehat, dan sesuai ketentuan nasional.
“SLHS bukan sekadar formalitas, tapi bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” katanya.
Selain pengawasan fisik, Dinkes juga mendorong penggunaan sistem pencatatan digital di dapur SPPG untuk memastikan proses produksi dan distribusi berjalan transparan.
“Dengan sistem digital, pengawasan jadi lebih mudah dan akurat. Kita bisa memastikan mutu pangan tetap terjaga,” tandas Riduan. (Red/Adv)
