PALANGKARAYA – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp253 miliar membuat Pemerintah Kota Palangka Raya harus mengambil kebijakan efisiensi sekaligus strategi inovatif agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan kondisi ini menjadi momentum bagi daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola keuangan dan aset pemerintah.
“Kita akan lakukan efisiensi, rasionalisasi belanja operasional, optimalisasi aset pemerintah melalui kerja sama dengan pihak ketiga, serta memperkuat akses pada program bantuan pemerintah pusat,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menekankan, langkah penghematan bukan berarti memangkas kualitas pelayanan. Justru dengan penentuan prioritas, anggaran bisa dialihkan pada program penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Lebih lanjut, Fairid mengungkapkan sejumlah aset daerah yang kurang produktif akan dikelola lebih optimal dengan menggandeng investor maupun lembaga mitra. Hal ini diharapkan memberi dampak ganda bagi pendapatan daerah dan pembukaan lapangan kerja.
Selain itu, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan guna memanfaatkan peluang bantuan dari berbagai sektor.
Sinergi lintas level pemerintahan diyakini mampu memperkuat daya tahan fiskal daerah dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Meski pemangkasan TKD berimbas pada rencana pembangunan, Fairid memastikan bahwa komitmen menuntaskan program prioritas tetap menjadi pegangan utama Pemkot.
Masyarakat juga diminta memahami jika beberapa pembangunan infrastruktur akan berjalan bertahap menyesuaikan kondisi anggaran.
“Kami tetap konsisten memastikan pembangunan berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan,” tandas Fairid. (Red/Adv)
