![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
KASONGAN – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Katingan mendapat perhatian serius dari Pemprov Kalteng. Tidak hanya berfokus pada upaya pengendalian dan pemadaman api, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi melalui penyaluran bantuan pangan, Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), air bersih, hingga layanan kesehatan.
Bantuan diserahkan langsung Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam kunjungannya ke dua lokasi, yakni Halaman Kantor Bupati Katingan dan Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kamis (1/10/2026).
Kehadiran Gubernur bersama jajaran Pemprov Kalteng menjadi bagian dari upaya memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran juga menyasar sejumlah kelompok masyarakat dengan latar belakang dan kondisi ekonomi yang beragam.
Di Halaman Kantor Bupati Katingan, Pemprov Kalteng menyalurkan 3.300 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS kepada 969 penerima manfaat. Mereka berasal dari Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Tumbang Liting, Dusun Hampangin, dan Desa Tewang Kadamba.
Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2.500 penerima dari berbagai kelompok pekerjaan dan masyarakat, di antaranya ASN Golongan I dan II, PPPK, tenaga outsourcing, pasukan kuning, sopir angkutan umum, buruh, petani, nelayan, serta juru parkir.
Tidak berhenti di sana, sebanyak 500 paket bantuan disiapkan untuk pedagang kecil dan pelaku UMKM. Kelompok ini turut mendapat perhatian karena aktivitas ekonomi masyarakat ikut menghadapi tantangan ketika kondisi lingkungan dan cuaca tidak mendukung.
Penyaluran bantuan berlanjut di Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi. Sebanyak 2.026 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS diserahkan kepada 969 penerima manfaat yang berasal dari Desa Hampalit, Talangkah, Banut Kalanaman, dan Talian Kereng.
Agustiar mengatakan penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah, aparat, relawan, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergerak bersama, baik dalam menghadapi kebakaran maupun menangani dampak yang dirasakan warga.
“Tidak mungkin membangun daerah ini dengan sendirinya. Kita harus bersama, bergotong royong dan saling membantu. Bukan waktunya saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita mencari solusi,” tegas Agustiar.
Ia juga meminta masyarakat menyampaikan kondisi yang dihadapi kepada pemerintah. Dengan turun langsung ke lapangan, jajaran pemerintah dapat melihat kebutuhan warga sekaligus memperkuat koordinasi dalam memberikan pelayanan.
“Saya ini bukan petugas partai. Saya adalah petugas bapak dan ibu sekalian. Masyarakat yang memilih dan menggaji saya. Karena itu, kalau ada kesulitan, sampaikan kepada kami,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Agustiar menekankan pentingnya memastikan bantuan diterima oleh warga sesuai kriteria. Penyaluran harus dilakukan secara tepat sasaran dan tidak membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalteng Linae Victoria Aden menjelaskan, bantuan pangan yang disalurkan Pemprov Kalteng menjadi salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak karhutla. Bantuan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang belum masuk dalam daftar penerima Kartu Huma Betang Sejahtera.
Linae menyampaikan, warga yang merasa memenuhi persyaratan sebagai penerima KHBS namun belum terdaftar dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan.
Setiap usulan penerima akan melewati proses verifikasi dan validasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan serta kriteria program bantuan yang berlaku.
Bupati Katingan Saiful menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemprov Kalteng kepada masyarakat Katingan. Kehadiran bantuan pangan, bantuan sosial, air bersih, serta layanan kesehatan menjadi dukungan bagi warga yang menghadapi dampak karhutla.
Penanganan karhutla sendiri membutuhkan langkah yang menyeluruh. Pemadaman api merupakan bagian penting, tetapi perlindungan masyarakat selama kondisi darurat juga tidak kalah diperlukan. Pemenuhan kebutuhan pangan, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, dan dukungan bagi aktivitas masyarakat menjadi bagian dari penanganan dampak bencana.
Karena itu, sinergi antara Pemprov Kalteng, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat. Kolaborasi lintas pihak diperlukan agar respons terhadap karhutla dapat berjalan cepat sekaligus menjaga kebutuhan warga tetap terpenuhi.
Selain bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS, Pemprov Kalteng juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi masyarakat Katingan. Layanan ini memberikan kesempatan kepada warga untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang terdampak asap akibat karhutla.
Dengan adanya bantuan dan pelayanan secara terpadu, pemerintah berupaya memastikan masyarakat tidak menghadapi dampak karhutla seorang diri. Penanganan di lapangan diharapkan berjalan beriringan antara pengendalian kebakaran, pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, dan penguatan kepedulian sosial di tengah masyarakat. (adv)
