![](https://inspirasikalteng.com/wp-content/uploads/2026/06/IK__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kalteng beberapa waktu lalu diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai kebijakan strategis dalam memperkuat kondisi keuangan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta Linae Victoria Aden segera mengambil langkah cepat untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga di tengah berbagai tantangan yang dihadapi daerah.
Ia menegaskan, Sekda memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Posisi itu bukan hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam menyatukan arah kebijakan dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan.
“Peran Sekda sangat menentukan dalam mengoordinasikan seluruh OPD. Karena itu, diperlukan terobosan yang tepat untuk mengatasi persoalan keuangan daerah, baik melalui optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja,” ujar Purdiono, Kamis (23/7/2026).
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah dituntut mampu melakukan penyesuaian kebijakan tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Purdiono menilai efisiensi anggaran perlu dilakukan secara selektif dengan tetap mempertahankan program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjutnya, menjadi salah satu langkah yang perlu dipacu. Potensi pendapatan dari berbagai sektor harus dipetakan secara lebih komprehensif, sehingga ketergantungan terhadap transfer pusat dapat dikurangi secara bertahap.
Selain meningkatkan pendapatan, evaluasi terhadap program yang belum mendesak juga perlu dilakukan. Dengan pengelolaan anggaran yang lebih cermat, ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Purdiono juga mendorong Pemprov memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sinergi antarlembaga dipandang penting untuk membuka peluang dukungan pendanaan, baik melalui skema bantuan, program nasional, maupun kerja sama yang dapat memberikan dampak positif bagi daerah.
“Kondisi keuangan yang sedang dihadapi harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan tata kelola anggaran. Dengan koordinasi yang baik dan kebijakan yang tepat, saya yakin kondisi fiskal daerah akan semakin membaik,” katanya.
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola keuangan harus dibarengi dengan peningkatan disiplin anggaran, transparansi, dan akuntabilitas di setiap OPD. Tata kelola yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Dukungan DPRD, kata Purdiono, akan tetap diberikan terhadap setiap kebijakan yang berorientasi pada penguatan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat luas.
“DPRD siap memberikan dukungan terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan memperkuat kondisi keuangan daerah, selama dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Harapan besar kini tertuju pada kepemimpinan Sekda definitif untuk menghadirkan solusi yang inovatif dan responsif. Dengan kolaborasi antara Pemprov, DPRD, dan seluruh OPD, Kalteng diharapkan mampu melewati tantangan fiskal dan menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai sektor pada tahun-tahun mendatang. (adv)
