MUARA TEWEH – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Barito Utara mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, Hj Nety Herawati, menyambut baik pelaksanaan upacara tersebut sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana seluruh elemen pemerintahan dituntut memiliki kesamaan arah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kami sangat mengapresiasi pelaksanaan upacara Hari Otonomi Daerah ini karena menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Kesatuan visi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menilai, amanat yang dibacakan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, yang mengacu pada pesan Presiden Prabowo Subianto, memberikan penegasan bahwa sinkronisasi kebijakan strategis di semua tingkatan pemerintahan menjadi kekuatan utama bangsa.
Lebih lanjut, Nety Herawati menegaskan bahwa delapan klaster program prioritas nasional yang disampaikan dalam amanat tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan.
Menurutnya, keberhasilan implementasi program-program tersebut sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program konkret yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program prioritas nasional dapat diimplementasikan secara tepat sasaran. Dengan perencanaan yang matang, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Ia juga mendukung langkah pemerintah dalam mengoptimalkan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi.
Selain itu, pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Keberadaan koperasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Nety menambahkan, DPRD akan terus berperan aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk memastikan program berjalan optimal.
Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup, ia berharap momentum Hari Otonomi Daerah dapat semakin memperkuat komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Barito Utara. (Red/Adv)
