PALANGKA RAYA – Kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI ke Kalteng dimanfaatkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam sektor agraria dan tata ruang.
Hal ini terlihat dalam kegiatan ramah tamah yang dihadiri Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden bersama jajaran Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN, Rabu malam (22/4/2026), di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta Kepala BPN se-Kalteng.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ruang diskusi awal terkait sejumlah isu strategis di bidang pertanahan.
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalteng Fitriyani Hasibuan menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan agraria.
Ia berharap kunjungan ini dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di daerah.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, koordinasi antara ATR/BPN dan pemerintah daerah semakin solid, sehingga berbagai program strategis dapat diimplementasikan secara optimal di Kalteng,” ujarnya.
Pj Sekda Kalteng Linae Victoria Aden juga menekankan bahwa rangkaian kegiatan tidak berhenti pada pertemuan tersebut, melainkan akan dilanjutkan dengan sejumlah agenda penting pada hari berikutnya.
“Agenda akan berlanjut dengan olahraga bersama Gubernur Kalteng di Istana Isen Mulang, dilanjutkan kunjungan ke Kantor BPN dan rapat koordinasi di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng,” ungkap Linae.
Menurutnya, rangkaian kunjungan kerja ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, terutama dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan berkeadilan.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang intensif, diharapkan berbagai tantangan di sektor agraria dapat diatasi secara bertahap, sekaligus mendorong percepatan pembangunan di Kalteng yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (adv)
