PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng bersama Pemprov menggelar rapat gabungan, Senin (13/4/2026), guna mematangkan sinkronisasi agenda kerja serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Rapat tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan arah kebijakan antara legislatif dan eksekutif, terutama dalam menghadapi berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik yang membutuhkan penanganan terpadu.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong, didampingi Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, serta Wakil Ketua III Junaidi, dengan melibatkan jajaran Pemprov.
Dalam rapat tersebut, Arton S Dohong menegaskan pentingnya penyelarasan jadwal dan program kerja antara DPRD dan Pemprov agar setiap agenda pembahasan dapat berjalan efektif tanpa hambatan koordinasi.
Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi kunci agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan tepat sasaran.
Hasil rapat menyepakati sejumlah agenda penting yang akan dilaksanakan pada Selasa (14/4/2026), di antaranya rapat kerja Komisi I DPRD Kalteng bersama pihak Pemprov untuk membahas isu-isu strategis di bidang pemerintahan, termasuk penguatan tata kelola dan pelayanan publik.
Selain itu, DPRD juga akan menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) yang secara khusus membahas persoalan pertanahan.
Isu ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kepastian hukum, investasi, serta hak masyarakat atas lahan.
Pembahasan pertanahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan solutif, sehingga mampu meminimalisir konflik serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Arton menambahkan, melalui koordinasi yang intensif dan terjadwal, DPRD dan Pemprov dapat memperkuat kolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Dengan sinergi yang solid, setiap agenda yang dibahas dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (dd)
