MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, menyoroti kondisi jalan perdesaan yang semakin memprihatinkan dan mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan menyeluruh. Ia menilai bahwa akses jalan yang rusak parah telah menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat di sejumlah desa.
Banyak laporan yang masuk mengenai kondisi jalan yang berlubang, licin, hingga sulit dilalui terutama pada musim hujan. Situasi ini membuat aktivitas warga terganggu serta memperlambat pergerakan hasil pertanian maupun perkebunan mereka.
“Petani dan pedagang mengalami kesulitan besar karena jalan rusak. Harga jual hasil pertanian bisa turun karena biaya transportasi meningkat akibat akses yang sulit,” ujar Tajeri, baru-baru ini.
Menurutnya, infrastruktur jalan yang layak merupakan fondasi dasar yang tidak bisa dikesampingkan bila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Dengan kondisi akses yang buruk, berbagai kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terhambat, mulai dari distribusi hasil panen, pemasokan barang kebutuhan, hingga layanan publik seperti kesehatan.
Tajeri menambahkan bahwa selain jalan, sejumlah jembatan di pedesaan juga membutuhkan perhatian serius. Ia menemukan banyak jembatan yang sudah rapuh, berisiko membahayakan pengguna jalan, terutama kendaraan bermuatan berat yang setiap hari melintas sebagai bagian dari aktivitas ekonomi warga.
“Kita tidak bisa membiarkan infrastruktur jalan dan jembatan terus dalam kondisi rusak. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.
Ia meminta agar pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran yang memadai untuk perbaikan jalan sekaligus pembangunan jembatan baru pada titik-titik yang dianggap kritis. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang cermat dan tepat sasaran akan memungkinkan perbaikan dilakukan secara bertahap namun efektif.
Lebih jauh, Tajeri berharap agar proyek pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dijadikan formalitas yang berhenti pada tataran seremonial. Menurutnya, setiap proyek harus benar-benar dilaksanakan dengan standar yang baik dan disertai pengawasan ketat agar hasil pembangunan tidak cepat rusak.
“Jangan sampai ada proyek yang mangkrak atau kualitasnya buruk karena tidak diawasi dengan baik,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak legislatif atau eksekutif, tetapi juga harus melibatkan masyarakat. Keterlibatan warga dinilai mampu meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai kebutuhan.
Tajeri menekankan bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan investasi jangka panjang yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Jalan dan jembatan yang baik membuka peluang ekonomi lebih besar, menekan biaya distribusi, dan meningkatkan daya saing hasil pertanian maupun usaha kecil.
“Dengan akses yang memadai, ekonomi desa akan bergerak lebih cepat. Masyarakat bisa berkembang karena biaya transportasi berkurang dan peluang pasar semakin terbuka,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah menempatkan perbaikan infrastruktur pedesaan sebagai prioritas utama pada tahun anggaran mendatang. Menurutnya, tanpa langkah konkret dan komitmen kuat, masyarakat desa akan terus bergantung pada akses yang buruk dan tidak kompetitif dalam menghadapi tantangan ekonomi.
“Pembangunan infrastruktur desa bukan hanya tentang fisik jalan dan jembatan, tetapi tentang masa depan ekonomi masyarakat. Kita harus memastikan pembangunan berjalan secara tepat, terencana, dan membawa manfaat nyata bagi warga,” tandas Tajeri. (Red/Adv)
