DPRD BARITO UTARAHEADLINE

Kesenjangan Kesejahteraan Guru Pedalaman Masih Jadi Sorotan Dewan

7
×

Kesenjangan Kesejahteraan Guru Pedalaman Masih Jadi Sorotan Dewan

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Anggota DPRD Barito Utara Hj. Nety Herawati.

MUARA TEWEH – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Nety Herawati kembali menyoroti ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah pedalaman yang menurutnya masih jauh dari kata layak. Ia menilai kondisi tersebut telah berlangsung lama dan memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah agar tidak memperlebar kesenjangan pendidikan.

“Banyak guru di pelosok yang bekerja dalam kondisi yang sangat sulit. Mereka mengajar dengan fasilitas terbatas, gaji yang kecil, bahkan harus menghadapi akses transportasi yang buruk,” ujar Nety, baru-baru ini.

Menurutnya, dedikasi tenaga pendidik di daerah terpencil belum berbanding lurus dengan dukungan pemerintah. Padahal guru adalah garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa dan menentukan masa depan pembangunan daerah.

Baca Juga  Pemerintah Diminta Perkuat Kebijakan UMKM Secara Lebih Terarah

Nety menilai, tanpa adanya kebijakan afirmatif, upaya pemerataan pendidikan akan sulit tercapai. Ia menyebut pentingnya keberpihakan nyata untuk menjamin kualitas layanan pendidikan hingga daerah terpencil.

“Pemerintah harus berani memberikan insentif yang layak serta fasilitas tempat tinggal yang memadai. Guru di pedalaman tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa banyak guru sebenarnya memiliki semangat kuat untuk mengabdi di pedalaman, namun keterbatasan fasilitas dan rendahnya dukungan membuat mereka memilih pindah ke kota demi kondisi kerja yang lebih layak.

Baca Juga  Penguatan UMKM Jadi Prioritas Pembangunan Ekonomi Barito Utara

Kondisi tersebut, lanjut Nety, semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dampaknya sangat besar terhadap perkembangan anak-anak di daerah terpencil.

Selain persoalan kesejahteraan, Nety menilai peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara terstruktur. Guru di pelosok membutuhkan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan yang setara dengan guru di perkotaan.

“Kalau kita ingin pendidikan yang berkualitas, maka guru harus mendapatkan pembinaan dan fasilitas yang menunjang kinerjanya,” tambahnya.

Ia berharap pemerintah daerah lebih serius menyusun kebijakan pendidikan yang benar-benar berpihak pada guru pedalaman. Menurutnya, memastikan mereka bekerja dengan layak adalah bentuk kehadiran negara yang sesungguhnya.

Baca Juga  Pemerataan Layanan Kesehatan Diutamakan Demi Keadilan Masyarakat Pedalaman

“Perhatian terhadap guru bukan hanya soal gaji, tetapi tentang bagaimana negara hadir untuk memastikan mereka bisa bekerja dengan layak,” tandas Nety. (Red/Adv)

+ posts