PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, Senin (24/11/2025) di Palangka Raya.
Zaini menerangkan bahwa tingkat kemiskinan Palangka Raya pada tahun 2025 mencapai angka 3,62 persen. Capaian ini menempatkan Palangka Raya sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan telah memberikan hasil yang terukur.
“Alhamdulillah, dengan kondisi ini kita melihat kerja tim pengendalian kemiskinan berjalan cukup baik. Penurunan ini salah satunya berkat inovasi dan intervensi melalui berbagai program,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah program yang mendukung capaian itu, seperti pemberian bantuan sosial, pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga pemberdayaan UMKM. Pemerintah juga memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses informasi lowongan kerja melalui aplikasi yang dikelola Dinas Tenaga Kerja.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa kondisi sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang harus dituntaskan bersama. Berdasarkan data, sebanyak 54,41 persen penduduk miskin di Palangka Raya hanya berpendidikan SD atau SMP. Sementara itu, 54,78 persen tidak memiliki pekerjaan sehingga memerlukan penguatan kebijakan pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
Pemerintah telah merancang sejumlah langkah strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat prasejahtera. Di antaranya peningkatan lama sekolah, penyediaan pelatihan keterampilan, serta penguatan akses layanan pendidikan alternatif melalui program Sekolah Rakyat.
“Tak hanya itu, sejumlah program berbasis kesejahteraan ekonomi masyarakat juga terus berjalan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Zaini menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya melalui program bantuan sementara. Pemerintah perlu mendorong pengembangan ekonomi masyarakat agar warga memiliki daya tahan ekonomi yang lebih stabil.
Ia mengatakan, pemerintah akan terus memantau kinerja setiap program dan melakukan penyesuaian untuk memastikan seluruh bantuan dan layanan tepat sasaran. Ketepatan data dan evaluasi berkala menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas intervensi pemerintah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya berharap pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
“Harapannya, seluruh upaya yang dilakukan dapat memberi dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” tandas Zaini. (Red/Adv)
