MUARA TEWEH – Upaya cepat Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam menindaklanjuti kerusakan berat ruas Jalan Simpang Jalan Negara KM 34 menuju Benangin kembali mendapat perhatian dari kalangan legislatif. Sorotan ini tidak dalam konteks kritik negatif, tetapi sebagai bentuk dukungan agar penanganannya betul-betul dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Barito Utara, Bina Husada, menyampaikan apresiasi atas peninjauan lapangan yang dilakukan Dinas PUPR sehari sebelumnya di titik kritis STA 06+800. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memverifikasi besarnya kerusakan dan merumuskan langkah teknis penanganan.
“Jalan KM 34–Benangin merupakan akses penting bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Kerusakan parahnya harus ditangani segera. Kolaborasi dengan perusahaan tambang adalah langkah tepat dan efektif,” tegas Bina Husada, Jumat (21/11/2025).
Peninjauan itu dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Barito Utara, M. Iman Topik, bersama jajaran teknis Bina Marga. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, perbaikan awal akan difokuskan pada pembangunan turap bronjong sepanjang kurang lebih 30 meter guna memperkuat badan jalan serta mencegah pelebaran longsoran yang berpotensi menutup seluruh badan jalan.
Tindakan cepat ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Barito Utara dengan perusahaan tambang pengguna ruas tersebut, yakni PT Barito Bangun Nusantara (BBN), PT Nipindo Primatama (NIP), dan PT Batu Bara Dua Ribu Abadi (BDA). Kerja sama lintas sektor ini dilakukan sesuai arahan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, yang meminta agar perbaikan dilakukan segera karena jalan tersebut menjadi nadi aktivitas masyarakat di wilayah pedalaman.
Bina menegaskan perlunya standar teknis yang kokoh agar pekerjaan yang dilakukan tidak hanya bersifat darurat atau jangka pendek. Ia menekankan bahwa legislator akan memastikan agar seluruh proses perbaikan memenuhi kualitas konstruksi yang memadai.
“Perbaikan harus berkualitas dan berkelanjutan. Pengawasan juga harus ketat agar hasilnya kuat dan tahan lama,” ujarnya.
Selain itu, ia mengingatkan pentingnya aspek keselamatan selama proses pekerjaan mengingat arus lalu lintas di jalan tersebut sangat padat oleh kendaraan tonase besar, termasuk truk-truk operasional pertambangan.
“Rambu peringatan, pengaturan lalu lintas, dan keselamatan pekerja wajib jadi perhatian utama,” tambahnya.
Menurut Bina, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang bukan hanya dibutuhkan saat terjadi kerusakan, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk komitmen pemeliharaan rutin. Hal ini mengingat intensitas kendaraan berat yang melintas setiap hari memiliki dampak signifikan terhadap kondisi struktur jalan.
Ia berharap langkah cepat yang dilakukan saat ini menjadi contoh keberlanjutan dalam pengelolaan infrastruktur daerah sehingga seluruh elemen yang berkepentingan memiliki peran aktif menjaga keberlangsungan akses masyarakat.
“Ini untuk kepentingan bersama. Infrastruktur yang baik adalah fondasi ekonomi masyarakat dan perusahaan,” tandas Bina. (Red/Adv)
