PALANGKA RAYA – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya menyelenggarakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta pengenalan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Kegiatan ini berlangsung di Cheko Café and Resto Palangka Raya, Kamis (20/11/2025).
Kepala Diskominfo Kota Palangka Raya, Saipullah, membuka kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam perjalanan reformasi birokrasi yang terus digencarkan pemerintah daerah. Menurutnya, akses informasi adalah hak publik yang tidak boleh dibatasi.
“Pemerintah wajib menyediakan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, karena transparansi adalah fondasi terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menjelaskan, perkembangan digital menuntut pemerintah menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari pemilik hak atas informasi publik.
“Masyarakat termasuk mahasiswa punya hak penuh untuk memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008. Hak ini harus dimanfaatkan sebagai kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Saipullah menyampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum dipilih sebagai peserta sosialisasi karena kapasitas intelektual mereka akan berperan besar dalam pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di masa mendatang. Ia melihat mahasiswa sebagai kelompok yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap budaya transparansi.
“Mahasiswa adalah agen perubahan. Pemahaman tentang keterbukaan informasi akan membentuk karakter generasi muda yang kritis, rasional, dan mampu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah,” tambahnya.
Ia turut memperkenalkan SP4N LAPOR sebagai sarana laporan masyarakat yang sudah tersambung secara nasional. Melalui sistem tersebut, warga bisa mengetahui perkembangan tindak lanjut laporan yang mereka ajukan tanpa harus berhadapan langsung dengan birokrasi yang berjenjang.
“Melalui SP4N LAPOR, masyarakat bisa memantau secara langsung tindak lanjut laporan yang mereka ajukan. Ini bentuk komitmen pemerintah untuk menutup celah birokrasi yang selama ini dianggap berbelit dan tidak responsif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saipullah juga mendorong mahasiswa untuk menjadi penyebar literasi digital, terutama terkait tata cara penyampaian laporan serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan publik yang lebih efektif.
“Kami berharap mahasiswa tidak hanya memahami sistem ini, tetapi juga menjadi penyambung pengetahuan bagi masyarakat luas. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin cepat pula kualitas layanan publik kita meningkat,” ujar Saipullah.
Ia berharap kegiatan sosialisasi tersebut melahirkan generasi muda yang sadar akan hak informasi, memahami perkembangan digital, serta aktif mengambil bagian dalam pengawasan pelayanan publik.
“Semua ini diharapkan memperkuat kualitas pemerintahan di daerah,” tandas Saipullah. (Red/Adv)
