PALANGKA RAYA – Program Sekolah Politik dan Pemilu yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi wadah penting dalam memperkuat pemahaman demokrasi masyarakat. Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menyampaikan materi pada kegiatan tersebut yang digelar di Ruang Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
Menurut Arbert, pendidikan politik tidak bisa dilepaskan dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat harus memahami prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan agar demokrasi dapat berjalan secara sehat.
“Pemerintahan yang baik hanya dapat terwujud jika semua pihak memahami hak, kewajiban, serta peran strategisnya,” ujarnya, baru-baru ini.
Dalam pemaparannya, Arbert menekankan komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan melayani. Ia menyampaikan bahwa integritas menjadi nilai utama yang wajib dipegang setiap aparatur negara.
“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tetapi budaya kerja yang harus diterapkan pada seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.
Arbert juga memaparkan berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan kompetensi aparatur, penguatan fungsi pengawasan internal, serta optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.
Ia mengatakan bahwa peningkatan kualitas tata kelola bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi aktif semua pihak, termasuk perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan sektor pendidikan.
Selain itu, ia menilai bahwa inovasi pelayanan publik menjadi kunci penting dalam meningkatkan kualitas birokrasi di era modern. Kemudahan akses layanan dinilai akan meningkatkan kepercayaan dan kedekatan masyarakat terhadap pemerintah.
Arbert juga mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi kritis masyarakat agar kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai kebutuhan dan harapan publik.
Menurutnya, Sekolah Politik dan Pemilu menjadi langkah konkret untuk memastikan masyarakat memahami proses politik secara utuh, mulai dari pendidikan hak pilih hingga partisipasi dalam pengawasan pembangunan.
“Kita ingin menghadirkan pemerintahan yang hadir, melayani, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
“Semoga pendidikan politik terus menguatkan peradaban demokrasi yang inklusif dan berkualitas di Kota Palangka Raya,” tandas Arbert. (Red/Adv)
