JAKARTA – Upaya memperkuat literasi dan inklusi keuangan kembali digencarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui peluncuran Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bertema “PMI Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”. Program ini menyasar PMI sebagai kelompok prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.
Buku saku ini merupakan hasil kerja bersama OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dan Bank Indonesia (BI). Ketiga lembaga tersebut menyusun panduan yang mudah dipahami, sehingga PMI dapat mengelola penghasilan mereka secara aman, terencana, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa PMI merupakan pilar penting bagi ekonomi nasional. Kontribusi mereka melalui remitansi terbukti memberi pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi.
“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan 10 November, karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita. Para pekerja migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,” ujar Friderica, Senin (10/11/2025).
Friderica juga merinci data KP2MI dan Bank Indonesia terkait nilai remitansi PMI tahun 2024 yang mencapai Rp251–263 triliun dari lebih 3,9 juta pekerja migran. Dana tersebut setara dengan 1 persen PDB nasional, dengan rata-rata pengiriman Rp64 juta per tahun atau sekitar Rp5,3 juta per bulan bagi setiap pekerja.
“Kemudian kalau kita melihat arus remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari 250 triliun rupiah tersebut per tahun, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional juga ya. Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun lembaga keuangan mikro, punya tanggung yang jawab besar ya, untuk meningkatkan literasi dan juga terutama inklusi. Bagaimana mas-mbak semua yang mau berangkat, harus kita bekali bersama, untuk kemudian bisa melakukan inklusi keuangan yang baik, tau nanti caranya kirim uang ke rumah bagaimana, bagaimana mengolah keuangan dengan baik dan seterusnya,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan bahwa buku saku ini menjadi langkah konkret dalam memberikan perlindungan finansial bagi PMI, termasuk mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat dan aman di tengah pesatnya perkembangan layanan digital.
“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, mengapresiasi kerja sama lintas lembaga dalam menghadirkan edukasi yang efektif bagi PMI. Menurutnya, buku saku tersebut dapat menjadi pegangan penting bagi PMI untuk membuat keputusan finansial yang tepat.
“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI dan pelaku usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Ia menyebutkan bahwa masih banyak kasus penyalahgunaan rekening PMI yang berujung pada tindakan kriminal.
“Data diri dan rekening jangan sembarangan dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegas Mukhtarudin.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta PMI perwakilan dari berbagai daerah kantong migran.
OJK menegaskan edukasi keuangan akan terus diperluas ke wilayah Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program ini juga akan diintegrasikan dengan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap PMI memiliki kesiapan finansial sejak awal keberangkatan.
“Pemberdayaan PMI bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga terkait kemandirian finansial untuk membangun masa depan yang lebih sejahtera,” tandas Mukhtarudin. (Red/Adv)
