BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Pemkab Barsel) menggelar rapat optimalisasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025, sebagai langkah tindak lanjut atas capaian nilai MCSP daerah yang baru mencapai 50,3 persen.
Rapat yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Barito Selatan tersebut membahas evaluasi capaian pada delapan area intervensi, mengidentifikasi berbagai hambatan, serta merumuskan strategi percepatan dan jadwal monitoring internal lintas perangkat daerah.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui sinergi dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD diminta memaparkan progres serta kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan indikator MCSP.
Rapat dipimpin oleh Penjabat Sekretaris Daerah Barito Selatan, Ita Minarni, bersama Inspektur Kabupaten Yuristianti Yudha, serta dihadiri seluruh kepala perangkat daerah dan perwakilan unit kerja terkait.
Dalam arahannya, Ita Minarni menegaskan bahwa peningkatan capaian MCSP merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah, bukan hanya tanggung jawab satu instansi.
“Kita harus terbuka dan bekerja sama memperbaiki kelemahan yang masih ada. Jangan sampai Barito Selatan masuk dalam kategori daerah kritis. Upaya peningkatan MCSP ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD,” ujar Ita, baru-baru ini.
Ia juga mengingatkan agar peningkatan nilai MCSP tidak sekadar berorientasi pada angka, melainkan benar-benar mencerminkan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
“Yang kita kejar bukan hanya nilai tinggi, tetapi perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Itu esensi dari MCSP,” tegasnya.
Ita menyebutkan, Pemkab Barsel akan terus menjalin komunikasi dengan KPK dan lembaga terkait untuk memastikan setiap indikator MCSP dapat dipenuhi secara konsisten. Ia optimistis nilai MCSP Barito Selatan dapat meningkat signifikan dengan kerja sama dan komitmen semua unsur pemerintahan.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Barito Selatan, Yuristianti Yudha, menjelaskan bahwa peningkatan nilai MCSP tidak hanya bergantung pada pelaporan administrasi, tetapi juga pada proses evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.
“Sinkronisasi data menjadi keharusan. Setiap OPD harus berkoordinasi dan memastikan bahwa dokumen yang diunggah benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Yuristianti.
Ia menambahkan bahwa Inspektorat siap memberikan pendampingan teknis kepada OPD agar memahami indikator MCSP secara menyeluruh.
“Kami ingin setiap OPD memiliki pemahaman yang sama tentang instrumen MCSP. Bukan hanya sekadar melengkapi dokumen, tapi memastikan program pencegahan korupsi berjalan efektif di lapangan,” tandas Yuristianti. (Red/Adv)
