HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan

141
×

Kolaborasi Lintas Sektor Wujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini.

PALANGKARAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat sistem hukum di daerah, sebagai wujud nyata dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang hukum.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyebutkan bahwa penegakan hukum yang efektif hanya dapat tercapai melalui koordinasi lintas sektor yang solid.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan,” ucapnya, Kamis (6/11/2025) kemarin.

Baca Juga  RKPD 2027 Kalteng Difokuskan pada Pertumbuhan Berkualitas dan Penguatan Tata Kelola

Ia menambahkan, peran semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat hukum, hingga masyarakat, diperlukan agar cita-cita menciptakan tatanan hukum yang adil dapat terwujud.

“Tentu kita percaya bahwa dengan hukum yang kuat dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman, dan sejahtera,” kata Zaini.

Sebagai langkah nyata, Pemko Palangka Raya secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas.

Baca Juga  DPD RI Datangi OJK Kalteng, Soroti Kemudahan Pembiayaan UMKM

Zaini menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kesadaran hukum di tingkat akar rumput agar masyarakat memahami peran dan tanggung jawab hukumnya.

“Diharapkan, dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum, maka masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” ujarnya.

Pemko juga terus meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang hukum dengan memperkuat kapasitas aparatur serta memperbaiki sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Kasus Tanah 23 Tahun Lalu Berujung Penyidikan, Alfried Bahen Minta Penanganan Objektif

“Melalui sinergitas dan koordinasi lintas sektor diharapkan penguatan bidang hukum di daerah dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” tandas Zaini. (Red/Adv)