PALANGKARAYA – Sebagai bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung kualitas pelayanan publik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema keterbukaan dan pengawasan pelayanan publik, Jumat (1/8/2025) lalu.
Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor dan diikuti oleh mahasiswa, dosen, serta perwakilan lembaga penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor I UMPR, Chandra Anugrah Putra.
Dalam sambutannya, Chandra menegaskan bahwa penguatan pelayanan publik berbasis data dan transparansi adalah langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata.
“Semangat otonomi daerah bukan sekadar slogan, melainkan harus menjadi motor perubahan sosial yang nyata,” tegasnya, Jumat (1/8/2025).
Ia menambahkan bahwa lembaga pendidikan tinggi harus mengambil peran aktif dalam membentuk budaya pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih, hadir sebagai narasumber utama dan memberikan pemaparan tentang pentingnya kolaborasi dalam sistem pengawasan layanan publik.
Menurut Najih, lembaga pengawas seperti Ombudsman tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat, parlemen, dan kampus sebagai ruang intelektual dan kontrol sosial.
Ia menyebutkan bahwa bidang kependudukan, pendidikan, dan pelayanan kepolisian menjadi yang paling banyak dilaporkan masyarakat karena rentan terjadi maladministrasi.
“Penyebab maladministrasi sering kali sepele, seperti alasan jaringan rusak atau petugas tidak di tempat, tapi dampaknya besar bagi masyarakat,” jelasnya.
UMPR berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa dalam mengawal pelayanan publik yang berkeadilan dan transparan. “Kesadaran kritis harus terus ditumbuhkan lewat edukasi,” tandas Najih. (Red/Adv)
