PALANGKARAYA – Tingginya arus masuk warga dari luar daerah ke Kota Palangka Raya menuai perhatian kalangan legislatif. Pemerintah diimbau agar tidak membiarkan kondisi tersebut berlangsung tanpa kendali.
Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyoroti lonjakan jumlah pendatang yang terus berdatangan untuk mencari pekerjaan di ibu kota provinsi tersebut.
“Pendatang dari luar daerah jangan semua tertumpu ke Kota Palangka Raya untuk mencari pekerjaan. Ini harus jadi perhatian, agar tidak menimbulkan permasalahan baru,” ujar Arif, Senin (14/07/2025).
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan provinsi di luar Kalimantan Tengah juga harus bertanggung jawab terhadap warganya agar tidak menjadikan Palangka Raya sebagai satu-satunya tempat bergantung hidup.
Jika tidak dikelola secara proporsional, ia khawatir hal ini akan memperburuk tingkat pengangguran dan memperbesar tekanan sosial di kota yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pemerintahan tersebut.
Ia mendorong adanya pendekatan kebijakan yang sistematis, termasuk pembatasan kuota kerja dan peningkatan pelatihan kerja bagi masyarakat lokal agar lebih kompetitif.
Selain itu, Arif menyebut pentingnya kerja sama lintas daerah untuk menjaga agar distribusi tenaga kerja tetap seimbang dan tidak memberatkan satu wilayah saja.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih selektif dan realistis dalam memilih tempat merantau, mempertimbangkan kapasitas daya tampung lapangan kerja yang tersedia.
“Yang kita utamakan sekarang adalah keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal dan pengurangan beban kota,” tandas Arif. (Red/Adv)
