HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Penguatan Nilai ASN Jadi Kunci Birokrasi Efektif

212
×

Penguatan Nilai ASN Jadi Kunci Birokrasi Efektif

Sebarkan artikel ini

PALANGKARAYA – Penjabat Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menekankan pentingnya internalisasi lima nilai dasar ASN dalam membentuk karakter aparatur yang profesional dan berintegritas. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan orientasi PPPK di lingkungan Pemko Palangka Raya, Rabu (25/6/2025) kemarin.

Menurut Arbert, nilai-nilai dasar seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen terhadap mutu, dan anti-korupsi merupakan pondasi dari birokrasi yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca Juga  Gebyar Ramadhan Berkah Jilid 5 Jadi Ajang Pembinaan Generasi Muda, Gubernur Ajak Perkuat Nilai Huma Betang

“Bukan sekadar hafalan lima poin. Nilai ini harus diwujudkan dalam perilaku, keputusan, dan semangat kerja sehari-hari,” ujar Arbert.

Ia menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang memahami dan menghayati peran serta tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Lebih lanjut, Arbert menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap ASN sangat dipengaruhi oleh etika kerja yang ditunjukkan oleh para pegawai. Tanpa etika, birokrasi akan kehilangan legitimasi di mata masyarakat.

Baca Juga  Legislator Nilai Pemangkasan APBD 2026 Berisiko Perlambat Pemerataan Pembangunan di Kalteng

“Kalau masyarakat sudah tidak percaya, sehebat apa pun programnya, tidak akan berjalan,” katanya.

Arbert berharap PPPK yang mengikuti orientasi ini bisa tampil sebagai contoh di tempat kerjanya masing-masing, tidak hanya disiplin dalam menjalankan tugas, tapi juga menjadi inspirasi dalam hal integritas.

Ia juga memuji inisiatif BKPSDM Kota Palangka Raya yang telah merancang orientasi ini secara komprehensif dan kontekstual dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga  RKPD 2027 Kalteng Difokuskan pada Pertumbuhan Berkualitas dan Penguatan Tata Kelola

Selain penguatan nilai, kegiatan ini juga membekali peserta dengan materi tentang pengelolaan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta pengendalian gratifikasi.

“Birokrasi yang kuat dibangun dari nilai, bukan semata struktur. Nilai itu dimulai dari individu ASN,” tandas Arbert. (Red/Adv)