JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kolaborasi dengan asosiasi profesi dan lembaga di bidang Governance, Risk, and Compliance (GRC) guna memperkuat tata kelola dan integritas sektor jasa keuangan (SJK) di Indonesia.
Inisiatif ini digagas dalam rangka menciptakan ekosistem GRC yang profesional dan bertanggung jawab, sehingga keputusan strategis di industri keuangan senantiasa berpijak pada prinsip kehati-hatian dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
“Penguatan tata kelola sangat diperlukan dalam mendorong penguatan sektor jasa keuangan dan pendalaman pasar keuangan agar dapat memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya pada kegiatan Forum Penguatan Fungsi GRC, belum lama ini.
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian menuju Risk and Governance Summit (RGS) 2025, sebuah agenda tahunan OJK yang digelar sejak 2013, dan kali ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Bank Indonesia, LPS, Kementerian Keuangan, serta asosiasi GRC dan lembaga terkait lainnya.
Tema besar RGS 2025 akan difokuskan untuk mendukung arah kebijakan prioritas OJK dan pembangunan nasional. Diskusi dan masukan dari asosiasi GRC menjadi fondasi penting dalam merumuskan arah kebijakan sektor keuangan ke depan.
Peserta forum memberikan apresiasi atas upaya OJK memfasilitasi ruang diskusi dan sinergi ini. Dalam sesi diskusi, berbagai isu krusial turut disampaikan sebagai bagian dari agenda RGS 2025, mulai dari peran BUMN dalam ekonomi, penggunaan artificial intelligence (AI), hingga pentingnya ketahanan siber.
Forum ini juga mengangkat pentingnya membangun tata kelola sebagai fondasi transformasi organisasi dan mendorong pemanfaatan teknologi seperti regtech di sektor jasa keuangan, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang terukur.
“Forum RGS 2025 akan terus kami dorong sebagai wadah untuk menyampaikan pesan penting OJK dalam upaya penguatan governansi dan penegakan integritas di sektor jasa keuangan Indonesia,” tandas Sophia. (Red/Adv)
