JAKARTA – Upaya menciptakan pemerintahan daerah yang semakin responsif dan profesional kembali diperkuat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui partisipasi aktif dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, yang berlangsung belum lama ini di Jakarta.
Pelaksana Tugas Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, menghadiri forum strategis yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan dari 13 pemerintah daerah lainnya.
Forum tersebut membahas sejumlah topik penting seperti optimalisasi dana transfer dari pemerintah pusat, pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta penguatan kapasitas dan tata kelola kepegawaian di tingkat daerah.
“Kami menyambut baik forum ini sebagai langkah kolaboratif dalam membahas isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. Keikutsertaan Kalimantan Tengah menunjukkan kesiapan kami dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah demi terwujudnya pemerintahan yang responsif dan profesional,” ujar Leonard, belum lama ini.
Leonard menyebut forum seperti RDP menjadi medium penting untuk memperkuat sinergi, membangun kepercayaan, dan mendorong akselerasi kebijakan lintas sektor guna menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Di sisi lain, RDP ini juga menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pendistribusian dana transfer pusat dan operasionalisasi BLUD sebagai instrumen utama pelayanan di sektor vital.
Partisipasi Kalimantan Tengah dalam forum tersebut menegaskan keseriusan daerah dalam ikut menyusun arah kebijakan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan. Karena itu, sinergi antarlembaga menjadi kunci bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berdaya saing,” tandas Leonard. (Red/Adv)
