PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menggelar Audiensi Penyampaian Atensi Hasil Pengawasan BPKP, yang dipimpin oleh Plt Sekretaris Daerah, Leonard S Ampung, Kamis (24/4/2025) di Aula Eka Hapakat.
Dalam sambutan yang mewakili Gubernur, Leonard menekankan pentingnya praktik pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, yang menurutnya harus ditopang oleh sistem pengawasan internal yang kuat dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu, kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu menjadi perhatian kita bersama untuk selalu melakukan pembenahan internal, salah satunya melalui penguatan sistem pengawasan dengan meningkatkan peran dan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) internal maupun eksternal,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Leonard menjelaskan bahwa pengawasan oleh APIP merupakan elemen fundamental dalam manajemen pemerintah modern, karena berperan langsung dalam mengawal efektivitas kebijakan dan program pembangunan.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil pengawasan semester II 2024 dan triwulan I 2025 memberikan gambaran penting terhadap capaian kinerja program pembangunan, yang akan menjadi pijakan untuk pembenahan ke depan.
Dalam konteks pengelolaan risiko, Leonard berharap perangkat daerah dapat mengantisipasi potensi gangguan terhadap program kegiatan dan memastikan pelaksanaan tetap pada jalur yang direncanakan.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Pemprov Kalteng telah mencapai kategori terdefinisi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi dengan capaian indeks yang stabil dan terdokumentasi.
“Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, hal ini harus terus dibenahi dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” tandas Leo. (Red/Adv)
