JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) merupakan sumber utama dan terlengkap yang digunakan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, sebagai rujukan nasional.
“Data kependudukan yang paling lengkap dan menjadi referensi dari semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta data kependudukan adalah data dari Dukcapil Kemendagri dan jajarannya. Ini apresiasi saya,” ujar Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2025 secara hybrid dari Gedung Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (23/4/2025).
Menurut Mendagri, kualitas dan jangkauan data Dukcapil terbukti unggul karena telah mencakup berbagai elemen biometrik seperti sidik jari, wajah, dan iris mata. Hal ini membuat sistem pendataan di Indonesia semakin akurat dan terpercaya untuk keperluan identifikasi dan verifikasi.
Ia mengungkapkan pengalaman dalam penanganan kasus terorisme beberapa tahun lalu yang menunjukkan pentingnya data Dukcapil. Ketika terjadi aksi bom bunuh diri, data biometrik dari Dukcapil sangat membantu mengidentifikasi pelaku dengan cepat dan tepat sehingga mempermudah penelusuran jaringan teroris.
Namun demikian, Mendagri juga menyadari masih ada sebagian masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Untuk itu, ia menginstruksikan agar Dirjen Dukcapil mengambil langkah jemput bola guna memastikan seluruh warga memperoleh dokumen identitas resmi dan akses ke berbagai layanan negara.
Keberadaan layanan Dukcapil, lanjutnya, juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan penerapan NIK sebagai single identity number, pemerintah mampu menyederhanakan layanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
“Kita sangat-sangat mendukung, seribu persen. Apalagi saya punya pengalaman pribadi yang paham betul, mengalami sendiri pentingnya e-government memudahkan masyarakat,” imbuh Mendagri.
Ia turut mengapresiasi pelaksanaan Rakornas yang digelar secara hybrid karena dinilai efisien dan tetap efektif menjangkau seluruh pemda tanpa harus menguras anggaran.
“Langkah seperti ini patut diapresiasi karena substansi pertemuan tetap sampai, efisiensi berjalan, dan semangat pelayanan tetap terjaga,” tandas Tito. (Red/Adv)
