PALANGKARAYA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yeni Maria Marselina Kahta, menyuarakan perlunya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik di desa dan kelurahan.
“Pemerintah daerah harus memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di desa dan kelurahan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, karena di situlah pelayanan kepada masyarakat paling dasar berlangsung,” ucap Yeni Maria dalam keterangannya di Palangka Raya, Selasa (01/04/2025).
Yeni menyatakan, pelayanan yang terbuka akan menciptakan rasa keadilan bagi warga. Selain itu, sistem pengawasan yang lemah bisa menjadi celah bagi terjadinya penyimpangan.
“Transparansi bukan hanya soal pelaporan anggaran, tapi juga bagaimana masyarakat tahu dan memahami proses pelayanan, seperti pengurusan administrasi atau akses terhadap bantuan pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD berkomitmen menjalankan fungsi kontrol untuk memastikan bahwa masyarakat desa mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi para petugas di tingkat desa dan kelurahan. Untuk itu, peningkatan kapasitas SDM adalah hal yang tak bisa diabaikan.
“Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan yang cukup, serta menyediakan perangkat dan sarana pendukung agar pelayanan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Yeni juga menyoroti pentingnya kejelasan dalam pengelolaan anggaran desa. Tanpa transparansi, katanya, program pemerintah tidak akan berdampak optimal bagi masyarakat.
“Semua pihak harus bekerja sama, baik dari pemerintah, legislatif, maupun masyarakat sendiri untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang sehat,” tandas Yeni. (Red/Adv)
