BUNTOK – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029, melalui penyusunan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada ketahanan pangan sebagai pilar utama. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Barito Selatan, Khristianto Yudha, baru-baru ini dalam pernyataan resminya.
Ia menjelaskan bahwa komitmen tersebut diterjemahkan dalam rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan, yakni “Mewujudkan Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Menjadi Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara.” Visi ini menjadi landasan utama dalam menetapkan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
“Visi ini tidak hanya mencerminkan arah pembangunan, tetapi juga kesadaran terhadap posisi strategis Barito Selatan dalam mendukung keberlanjutan ketahanan pangan untuk IKN,” ujar Khristianto Yudha.
Ia menegaskan bahwa peran Barito Selatan sebagai penyangga pangan nasional harus ditopang dengan perencanaan yang matang dan pelibatan seluruh elemen daerah. Menurutnya, ketahanan pangan adalah isu sentral yang harus dijawab dengan strategi lintas sektor dan penguatan infrastruktur dasar di wilayah sentra produksi.
“Hal ini juga mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun daya saing daerah,” tambah Khristianto.
Meski demikian, ia mengakui bahwa tantangan tidak sedikit akan dihadapi. Salah satu kendala utama adalah adanya kesenjangan besar antara kebutuhan pembangunan dan kapasitas fiskal yang tersedia, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
“Menyusun prioritas program tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita harus benar-benar selektif dan realistis dalam menentukan arah kebijakan, sesuai kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penajaman perencanaan pembangunan secara lebih terukur dan terarah di setiap wilayah kecamatan, agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan mengurangi ketimpangan antarwilayah di Barito Selatan.
Khristianto pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, tokoh adat, dan dunia usaha untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan. Ia berharap, partisipasi yang inklusif akan melahirkan kebijakan yang responsif dan berkeadilan.
“Sinergi semua pihak adalah kunci agar hasil pembangunan benar-benar merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah,” tandas Khristianto. (Red/Adv)
