BUNTOK – Wakil Bupati Barito Selatan (Barsel), Khristianto Yudha menegaskan pentingnya penguatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat integritas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam kegiatan zoom meeting yang diikutinya pada Kamis (06/03/2025), Khristianto secara terbuka mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel merupakan kunci dalam mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk kasus korupsi yang pernah menjerat pejabat di Barsel pada masa lalu.
“Beberapa tahun lalu, Kabupaten Barsel banyak tersandung kasus korupsi. Semoga ke depannya tidak ada lagi pejabat kita yang tersandung kasus serupa,” ujarnya menegaskan di hadapan peserta kegiatan.
IPKD, menurut Khristianto, bukan sekadar instrumen pengukuran administratif, melainkan representasi komitmen daerah terhadap prinsip-prinsip good governance. Ia menilai bahwa transparansi dalam tata kelola anggaran harus menjadi budaya birokrasi, bukan sekadar kewajiban prosedural.
Dirinya juga menekankan bahwa keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. “Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya berdampak pada transparansi birokrasi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Melalui penerapan IPKD yang efektif, setiap rupiah dari anggaran daerah dapat dipastikan tepat guna dan tepat sasaran. Khristianto mengajak seluruh pihak untuk turut serta mengawasi dan mengevaluasi proses penganggaran secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap keuangan publik bukan hanya berada di pundak pejabat struktural, tetapi juga pada seluruh aparatur sipil negara. Ia meminta agar prinsip integritas ditanamkan dalam setiap proses kerja, dari perencanaan hingga pelaporan.
“Jika semua pihak berkomitmen, saya yakin Barsel bisa menjadi daerah yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” tandas Khristianto. (Red/Adv)
