DPRD BARITO UTARAHEADLINE

Masih Ada Jalan Rusak, Ekonomi Warga pun Terdampak

212
×

Masih Ada Jalan Rusak, Ekonomi Warga pun Terdampak

Sebarkan artikel ini
FOTO: Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri

MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, menyoroti kondisi jalan perdesaan yang rusak dan mendesak pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan. Ia menilai bahwa akses jalan yang buruk menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, banyak jalan desa yang berlubang, berlumpur, dan sulit dilewati, terutama saat musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas warga, termasuk dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

Baca Juga  BI Kalteng Siapkan Rp3,28 Triliun Uang Tunai Selama Ramadan dan Idulfitri 2026

“Petani dan pedagang mengalami kesulitan besar karena jalan rusak. Harga jual hasil pertanian bisa turun karena biaya transportasi meningkat akibat akses yang sulit,” ujar Tajeri, Rabu (19/02/2025).

Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan yang baik adalah kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Tanpa akses yang memadai, masyarakat desa akan terus mengalami keterbatasan dalam mengembangkan usaha mereka.

Baca Juga  DPRD Kalteng Usulkan Pembentukan BUMD Pertambangan untuk Perkuat Ekonomi Daerah

Selain jalan, Tajeri juga menyoroti kondisi jembatan yang tidak memadai di beberapa desa. Banyak jembatan yang mulai rapuh dan tidak aman untuk dilewati, terutama oleh kendaraan bermuatan berat.

“Kita tidak bisa membiarkan infrastruktur jalan dan jembatan terus dalam kondisi rusak. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” katanya.

Ia meminta agar pemerintah segera mengalokasikan anggaran yang cukup untuk program perbaikan jalan dan pembangunan jembatan. Menurutnya, dengan pengelolaan anggaran yang baik, infrastruktur di desa-desa bisa diperbaiki secara bertahap.

Baca Juga  Agustiar Sabran Sosialisasikan Kartu Huma Betang Sejahtera, Perkuat Program Bantuan untuk Masyarakat Kalteng

Tajeri berharap agar proyek pembangunan infrastruktur ini tidak hanya dijadikan program seremonial, tetapi benar-benar dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat.

“Jangan sampai ada proyek yang mangkrak atau kualitasnya buruk karena tidak diawasi dengan baik,” tegasnya. (Red/Adv)