PALANGKARAYA – Rapat Badan Musyawarah (Banmus) antara Pemerintah Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Palangka Raya yang digelar baru-baru ini menjadi titik awal dalam penyusunan program dan agenda pemerintahan tahun 2025. Seluruh pemangku kepentingan hadir untuk menyelaraskan langkah awal ini dengan kebutuhan masyarakat.
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palangka Raya, Mahdi Suryanto, yang mewakili Pj Wali Kota, menjelaskan bahwa Banmus menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan legislatif dan eksekutif secara sinergis dan terpadu.
“Rapat Banmus ini menjadi langkah awal dalam memastikan kelancaran agenda pemerintahan Kota Palangka Raya tahun 2025,” kata Mahdi dalam wawancara usai rapat bersama DPRD.
Mahdi menyebut, penataan agenda tersebut mencakup pembahasan berbagai dokumen penting, seperti raperda, LKPJ, dan RPJMD. Masing-masing memiliki tahapan dan waktu yang berbeda, namun semuanya harus disusun secara berkesinambungan.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antara perangkat daerah dengan pihak legislatif agar tidak terjadi keterlambatan dalam proses pembahasan. Keterpaduan informasi menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan agenda pembangunan.
Rapat Banmus juga menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam menjaga ritme kerja birokrasi agar tidak tumpang tindih, serta menjaga konsistensi pelaksanaan program sesuai kalender pemerintahan.
“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat, supaya tidak ada agenda yang tertunda akibat miskomunikasi atau keterlambatan administrasi,” ujarnya lagi.
Melalui Banmus, seluruh pihak dapat menyamakan persepsi tentang prioritas program kerja yang akan dijalankan sepanjang tahun. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Kami berharap semua agenda bisa tersusun dengan baik dan tidak mengalami keterlambatan,” tandas Mahdi. (Red/Adv)
