PANGKALAN BUN – Untuk mengoptimalkan peran Bank Perekonomian Rakyat dan Syariah dalam ekosistem keuangan lokal, OJK Kalimantan Tengah menggelar Evaluasi Kinerja dan pelatihan peningkatan kapasitas di Pangkalan Bun selama dua hari.
Kegiatan ini menyasar perbaikan manajemen risiko, peningkatan efisiensi, serta penerapan tata kelola yang selaras dengan perkembangan digital di sektor keuangan.
“Kita tidak lagi berada di fase mempertanyakan apakah BPR dan BPRS harus berubah—melainkan bagaimana mereka bisa memimpin perubahan itu sendiri,” ujar Primandanu Febriyan Aziz, Selasa (29/07/2025).
Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap sejumlah indikator vital, termasuk kualitas aset, kredit, serta tingkat permodalan dan efisiensi operasional BPR/BPRS di Kalteng.
Selain itu, OJK membandingkan hasil kinerja lokal dengan data nasional, sebagai bahan refleksi dan tolak ukur strategi ke depan bagi masing-masing lembaga keuangan mikro tersebut.
Sesi pelatihan difokuskan pada pemahaman dan penerapan SAK EP agar pelaporan keuangan tiap bank dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
OJK menegaskan bahwa laporan keuangan yang kuat bukan sekadar kewajiban administratif, tapi menjadi dasar penting bagi keberlanjutan bisnis.
Turut hadir Kepala LPS Regional II, Bambang S. Hidayat, yang menekankan perlunya pemahaman terhadap risiko simpanan dan perlindungan dana nasabah secara menyeluruh.
Bambang juga mengajak pelaku BPR/BPRS untuk menjaga kepercayaan masyarakat lewat praktik perbankan yang sehat dan berpijak pada prinsip kehati-hatian.
Melalui kegiatan ini, para pemangku kepentingan diharapkan memiliki perspektif baru untuk melakukan transformasi kelembagaan secara adaptif dan strategis.
“Transformasi harus dimulai dari niat yang tulus untuk berubah, ditopang dengan strategi yang terukur, serta semangat kolaboratif demi keberlanjutan lembaga,” tandas Primandanu. (Red/OJK Kalteng)