HEADLINEPEMKOT PALANGKA RAYA

Fairid Tegaskan Evaluasi Anggaran Harus Berdampak Langsung

161
×

Fairid Tegaskan Evaluasi Anggaran Harus Berdampak Langsung

Sebarkan artikel ini
FOTO Ist.: Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin saat menghadiri Rapat TEPRA di Aula Eka Hapakat.

PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Tahun 2025, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur, Senin (28/7/2025). Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kalteng, termasuk Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin.

Rapat TEPRA menjadi forum penting dalam meninjau capaian kinerja pembangunan semester pertama serta menyiapkan langkah-langkah percepatan program di semester kedua tahun anggaran berjalan.

Fairid menilai pertemuan ini sebagai bentuk kontrol dan koordinasi lintas daerah guna memastikan setiap program berjalan sesuai target. Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran harus diimbangi dengan hasil nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Baca Juga  Lambatnya Penegasan Batas Desa Disorot DPRD Kalteng, Didorong Jadi Prioritas 2026

“Rapat ini menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian. Diperlukan percepatan serta sinergi lintas pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar serapan anggaran dapat dioptimalkan,” ujar Fairid, Senin (28/7/2025).

Ia menyampaikan bahwa efektivitas program bukan hanya soal nominal anggaran yang terserap, melainkan juga seberapa besar kontribusinya terhadap pelayanan dan kualitas hidup masyarakat.

Fairid juga menyoroti pentingnya keterpaduan antara pemerintah kota dengan program pemerintah pusat, termasuk dalam bidang ketahanan pangan, koperasi, dan UMKM berbasis potensi lokal.

Menurutnya, setiap program harus didesain dengan pendekatan lapangan, agar benar-benar menjawab kebutuhan yang ada dan tidak hanya berorientasi pada data statistik.

Baca Juga  Kepuasan Publik Capai 97,8 Persen, Program Pendidikan Huma Betang Dinilai Berhasil Dorong Mutu Sekolah di Kalteng

Ia menekankan bahwa pembangunan harus bersifat solutif dan aplikatif, bukan administratif semata. Langkah ini dianggap penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Konkretnya, saya mendukung kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bukan semata mengejar target serapan anggaran,” pungkasnya.

Fairid juga menyatakan bahwa Pemko Palangka Raya akan terus melakukan perbaikan, khususnya dalam hal efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD. “Tandas Fairid. (Red/Adv)

+ posts