PALANGKARAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan terus mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan gratis dan penguatan kompetensi siswa, sebagai komitmen nyata mendukung visi Gubernur melalui Kartu Huma Betang yang menyasar langsung sektor pendidikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, mengungkapkan bahwa lebih dari separuh isi Kartu Huma Betang berkaitan langsung dengan pendidikan. Hal ini menurutnya mencerminkan keseriusan Gubernur H. Sugianto Sabran dalam membangun sumber daya manusia Kalteng yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
“Separuh isi Kartu Huma Betang menyentuh langsung sektor pendidikan. Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Gubernur terhadap pembangunan SDM,” ujar Reza saat menghadiri Rapat Kerja Komisi III DPRD Kalteng terkait Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS APBD 2025, Rabu (25/6/2025).
Reza memaparkan empat program utama yang melibatkan Dinas Pendidikan, yakni sekolah dan kuliah gratis, bantuan langsung tunai (BLT) Rp2 juta per kepala keluarga, Program 1000 Rumah Guru, serta pelatihan kompetensi dasar siswa (PKDS) Berkah untuk jenjang SMA/SMK.
Secara khusus, program PKDS menjadi perhatian utama karena memberikan peluang bagi lulusan SMA dan SMK untuk memiliki tiga sertifikat kompetensi nasional dari BNSP, yang sangat dibutuhkan di dunia kerja.
“PKDS ini menjadi langkah konkret membuka lapangan kerja sejak dini. Program ini hanya ada di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Tak hanya itu, Reza juga menyoroti keberhasilan penyaluran dana BOSDA lebih dari Rp40 miliar yang telah menjangkau 37.000 siswa dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah pedalaman. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi benteng penting agar anak-anak tidak kehilangan hak pendidikan hanya karena alasan biaya.
Pemerintah provinsi memastikan seluruh anak dari keluarga tidak mampu mendapat pembebasan biaya pendidikan secara penuh, sementara siswa dari keluarga menengah ke atas dikenakan skema pembiayaan yang disesuaikan.
“Bapak Gubernur sangat tegas. Tidak boleh ada anak yang putus sekolah hanya karena biaya,” tambahnya.
Dalam rapat yang sama, Reza juga menyinggung persoalan penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut dilarang keras, dan dirinya telah menginstruksikan semua kepala sekolah untuk tidak menahan ijazah dalam kondisi apa pun.
“Kalau dilanggar, sanksinya bisa pencopotan. Ini bukan peringatan biasa, ini komitmen bersama,” katanya menegaskan.
Selain itu, Reza mengusulkan tambahan anggaran untuk pengadaan meja dan kursi belajar di sejumlah sekolah. Penguatan sarana dan prasarana ini menjadi bagian dari prioritas dalam perubahan anggaran tahun berjalan.
“Kami ingin memastikan lingkungan belajar yang nyaman dan layak untuk semua siswa,” tandas Reza. (Red/Adv)
