SAMPIT – Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Sekolah Khusus (SKH) Negeri 3 Sampit untuk meninjau pemanfaatan alat okupasi yang sebelumnya telah disalurkan sebagai dukungan terapi bagi siswa berkebutuhan khusus.
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Kalteng memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal, serta berdampak langsung terhadap peningkatan layanan pendidikan khusus di sekolah-sekolah yang tersebar di berbagai daerah.
“Alat-alat okupasi ini sangat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan terapi di sekolah kami. Terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, serta Plt. Kadisdik Muhammad Reza Prabowo atas perhatian dan support-nya,” ujar Kepala SKH Negeri 3 Sampit, Sari Milawati, Rabu (18/6/2025).
Rombongan disambut langsung oleh Sari bersama jajaran guru pendamping dan tenaga terapis. Mereka bersama-sama meninjau kondisi fisik alat di ruang terapi serta melihat secara langsung penggunaannya dalam sesi pembelajaran dan terapi siswa.
Kegiatan monev diawali dengan pengecekan menyeluruh terhadap alat okupasi yang digunakan dalam penguatan keterampilan motorik dan pengembangan kemandirian siswa, sebelum dilanjutkan dengan observasi langsung saat proses terapi berlangsung.
Tak hanya itu, tim juga mengadakan sesi diskusi bersama para guru pendamping guna menggali efektivitas alat, mengidentifikasi tantangan di lapangan, serta menjaring masukan teknis untuk pengembangan program terapi ke depan.
“Beberapa masukan kami terima, seperti perlunya dokumentasi berkala terhadap kegiatan terapi sebagai dasar evaluasi dan pengembangan alat ke depan,” tambah Sari.
Menurutnya, dukungan alat okupasi dari Pemerintah Provinsi telah membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan akses pendidikan dan layanan terapi yang sesuai dengan kebutuhan individual mereka.
Pihak sekolah juga menilai bahwa kegiatan monitoring semacam ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi menyeluruh, demi menjamin kualitas pendidikan khusus terus berkembang di Kalimantan Tengah.
Selain meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan fasilitas, kegiatan ini juga memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah dan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.
“Semoga kegiatan monitoring seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin agar pelayanan pendidikan khusus bisa semakin baik dan merata,” tandas Sari. (Red/Adv)
