PALANGKARAYA – Kota Palangka Raya kembali mengukir prestasi dengan kembali diganjar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Pencapaian ini menjadi torehan kesembilan secara berturut-turut bagi kota berjuluk Kota Cantik itu.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan di kantor BPK RI Perwakilan Kalteng.
Fairid menyebut keberhasilan mempertahankan WTP selama sembilan tahun berturut bukanlah tugas mudah, namun merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN yang fokus menjaga akuntabilitas publik.
“Alhamdulillah, ini bukan keberhasilan saya pribadi, tapi keberhasilan seluruh ASN Pemko Palangka Raya yang bekerja keras siang malam menyusun laporan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK,” ungkap Fairid, Senin (23/6/2025).
Ia mengakui mempertahankan standar yang tinggi membutuhkan komitmen yang terus-menerus, terlebih dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan.
BPK mencatat delapan temuan dalam LHP, dan sebagian besar temuan senilai Rp2,07 miliar telah berhasil dipulihkan ke kas daerah dari total nilai temuan Rp2,39 miliar.
Fairid menjelaskan bahwa penyelesaian rekomendasi sempat menurun selama masa kepemimpinan Pj Wali Kota, namun pihaknya telah menyusun rencana aksi untuk menyelesaikan semua rekomendasi BPK dalam waktu maksimal 60 hari.
“Kami tidak ingin hanya baik di atas kertas. Kami ingin tata kelola pemerintahan yang benar-benar kuat dan profesional di lapangan,” ujar Fairid.
Menurutnya, evaluasi terus-menerus dalam proses penyusunan APBD sangat penting, terutama untuk menyinkronkan pendapatan dengan belanja secara optimal.
“Kita tidak boleh cepat puas. Bahkan ketika sudah mendapat predikat terbaik, bukan berarti tidak bisa lebih baik lagi,” lanjut Fairid.
Raihan opini tertinggi ini, menurut Fairid, merupakan cermin dari semangat untuk selalu menghadirkan pemerintahan yang bisa dipercaya oleh masyarakat.
“Capaian ini adalah batu loncatan, bukan garis akhir. Pemerintahan yang baik bukan hanya soal laporan keuangan, tapi tentang menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya,” tandas Fairid. (Red/Adv)
