PALANGKARAYA – Pemerintah pusat menyiapkan pembaruan strategi pelestarian orangutan secara nasional melalui forum Orangutan Regional Meeting yang berlangsung di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik Kementerian LHK, Nunu Anugrah, menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menilai kembali efektivitas konservasi yang selama ini berjalan.
“Melalui forum ini, kita ingin melihat sejauh mana upaya konservasi orangutan yang telah dilakukan, baik dari sisi kawasan maupun langkah-langkah perlindungannya,” kata Nunu, Senin (23/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa forum ini tidak hanya bersifat regional, tetapi menjadi bagian dari strategi nasional yang sedang disusun pemerintah pusat melalui proses evaluasi dokumen SRAK Orangutan 2016 dan penyusunan PHVA terbaru.
Sejak tahun lalu, proses pemutakhiran data sudah dimulai di wilayah Sumatera, khususnya pada spesies Pongo tapanuliensis, lalu dilanjutkan ke seluruh Kalimantan, termasuk Kalimantan Tengah yang menjadi tuan rumah pertemuan.
Langkah ini dinilai penting untuk merespons dinamika terbaru konservasi, di mana tekanan terhadap habitat orangutan semakin kompleks dan memerlukan pendekatan ilmiah yang adaptif.
“Dari hasil pertemuan ini nanti akan menjadi dasar untuk memperkirakan proyeksi populasi, kebutuhan perlindungan, dan langkah lanjutan,” tambahnya.
Nunu juga menekankan bahwa pelestarian orangutan harus melibatkan semua lapisan masyarakat karena habitat satwa ini tidak terbatas pada kawasan konservasi saja, melainkan meliputi hutan produksi hingga lahan penggunaan lain.
Ia mengatakan bahwa kapasitas teknis pemerintah tidak akan cukup jika tidak didukung partisipasi aktif dari masyarakat sipil, sektor industri, hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, hanya dengan pendekatan kolektif dan menyeluruh maka pelestarian orangutan dapat berlangsung berkelanjutan dan menjangkau seluruh kawasan penting bagi spesies tersebut.
“Meski kami punya kapasitas teknis, itu tidak cukup. Konservasi butuh keterlibatan semua pihak masyarakat, sektor swasta, hingga pemerintah daerah agar penyelamatan orangutan bisa berkelanjutan dan inklusif,” tandas Nunu. (Red/Adv)
