PALANGKA RAYA — Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah (BI Kalteng) mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap dinamika global yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi daerah. Hal ini disampaikan dalam Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (30/4/2025) malam di Gedung BI Kalteng.
Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias menegaskan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat serta meningkatnya ketegangan perdagangan global menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekspor dan investasi daerah.
“Pertumbuhan ekonomi Kalteng pada 2025 diperkirakan melambat, terutama akibat penurunan ekspor dan perlambatan di sektor konstruksi,” ucapnya, Rabu (30/4/2025).
Yuliansah menjelaskan bahwa pelemahan ekspor tidak bisa dilepaskan dari gejolak global, yang berdampak langsung pada sektor unggulan Kalimantan Tengah seperti kelapa sawit dan batu bara. Permintaan dari negara mitra dagang utama menurun, sehingga memengaruhi nilai tukar dan pendapatan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menyiapkan strategi adaptif untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan, termasuk mendorong diversifikasi ekonomi dan memperkuat industri dalam negeri. Ketahanan pangan disebut sebagai salah satu sektor yang dapat menyerap tekanan eksternal.
Inflasi diprediksi mengalami peningkatan, seiring naiknya permintaan terhadap logam mulia seperti emas yang menjadi tempat berlindung dari risiko global. Namun, BI optimistis target inflasi nasional masih dapat dijaga sepanjang 2025 dengan sinergi pengendalian harga di daerah.
Lebih lanjut, BI menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas dan pengembangan kawasan industri sebagai jalan keluar dari ketergantungan terhadap ekspor mentah. Investasi strategis dan percepatan pembangunan infrastruktur dinilai menjadi kunci.
“Agar sektor ini tumbuh optimal, perlu penguatan iklim investasi, penyempurnaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung,” tuturnya.
Yuliansah menambahkan bahwa BI tetap menahan suku bunga acuan di level 5,75 persen dan memperkuat insentif likuiditas untuk sektor prioritas sejak 1 April 2025. “Digitalisasi sistem pembayaran juga terus diperluas untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan,” tandas Yuliansah. (Red/Adv)
