EKONOMI & BISNISHEADLINENASIONAL

Penjaminan Polis Diperkuat melalui Koordinasi OJK dan LPS

33
×

Penjaminan Polis Diperkuat melalui Koordinasi OJK dan LPS

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkuat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen. Kesepakatan tersebut menjadi landasan operasional bagi kedua lembaga dalam membangun koordinasi untuk mempersiapkan sekaligus melaksanakan Program Penjaminan Polis yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penandatanganan Juklak dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bersama Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan D. Purba di Bali, Selasa (17/11). “Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi, baru-baru ini.

Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program tersebut diselenggarakan oleh LPS paling lambat Januari 2028 dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Baca Juga  Bantuan Pangan 450 Ribu Keluarga, Kotim Terima 17.600 Paket

Menurut Ogi, kesiapan program tersebut sangat bergantung pada tahapan persiapan yang dilakukan secara tepat, terutama berkaitan dengan kepesertaan, akurasi data, serta koordinasi antarlembaga. Juklak yang disepakati OJK dan LPS menjadi pedoman yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan pertukaran data serta mendukung kesiapan kedua lembaga menjalankan fungsi masing-masing dalam Program Penjaminan Polis.

Ogi juga menyampaikan bahwa Program Penjaminan Polis menjadi bagian dari agenda penguatan industri perasuransian yang sedang berjalan. Penguatan tersebut mencakup aspek permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Menurutnya, pengawasan yang kuat dan mekanisme penjaminan yang kredibel dapat saling mendukung dalam membangun fondasi industri perasuransian nasional yang lebih kokoh.

Dalam pelaksanaannya, pertukaran data menjadi salah satu unsur penting dalam persiapan Program Penjaminan Polis. LPS membutuhkan data pengawasan dari OJK untuk menilai kepesertaan sekaligus memantau risiko, sedangkan OJK membutuhkan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan kepatuhan peserta penjaminan. Pola pertukaran tersebut dirancang berlangsung secara dua arah agar kebutuhan informasi kedua lembaga dapat terpenuhi secara efektif.

Baca Juga  Pelatihan PUSPA Barsel Siapkan Perempuan Kembangkan Usaha

Cakupan pertukaran data dalam Juklak mengikuti seluruh siklus Program Penjaminan Polis, mulai dari persiapan dan masa pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, penyehatan, resolusi, hingga pencabutan izin usaha dan likuidasi. Dalam pengaturannya, Juklak juga menetapkan Focal Point dan Liaison Officer pada masing-masing lembaga, termasuk jenis data, periode, batas waktu penyampaian, serta media pertukaran yang digunakan.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegas Ogi. Ketentuan tersebut menjadi perhatian penting karena pertukaran informasi tidak hanya berkaitan dengan kelancaran koordinasi, tetapi juga menyangkut pengelolaan data pengawasan yang harus dipastikan tetap aman dan berkualitas.

Penandatanganan Juklak juga menjadi bagian dari tindak lanjut Nota Kesepahaman OJK dan LPS pada 14 September 2023 tentang Koordinasi dan Kerja Sama dalam rangka Pelaksanaan Fungsi dan Tugas OJK dan LPS. Pertukaran data diarahkan menggunakan sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi industri. OJK bersama LPS dan Kementerian Keuangan juga terus mempersiapkan Program Penjaminan Polis melalui koordinasi, sosialisasi, dan edukasi kepada industri serta masyarakat agar program dapat berjalan efektif, kredibel, dan memberikan manfaat nyata bagi pemegang polis maupun industri asuransi nasional.

Baca Juga  BNNP Kalteng Perketat Pengawasan Ancaman Narkotika dalam Rokok Elektrik

Dengan adanya Juklak tersebut, OJK dan LPS memiliki pedoman operasional yang lebih terstruktur untuk mendukung kesiapan Program Penjaminan Polis. Penguatan pertukaran data, koordinasi, keamanan informasi, serta edukasi kepada industri dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan program dapat dipersiapkan secara efektif dan kredibel, sekaligus memperkuat perlindungan bagi pemegang polis dan ketahanan industri asuransi nasional. (RED/Adv)

+ posts