PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya melalui DPPKBPA3PM menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pertemuan berlangsung di Aula Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangka Raya, baru-baru ini.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas sistem pencegahan, serta memperluas jangkauan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Palangka Raya,” ujar Arbert, baru-baru ini.
Arbert menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan.
Ia mengatakan bahwa dampaknya tidak hanya menyasar korban, tetapi juga memengaruhi kualitas pembangunan dan ketahanan sosial di daerah.
Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, dunia layanan, serta masyarakat luas menjadi fondasi penting untuk mendorong efektivitas sistem perlindungan.
“Melalui forum ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kapasitas lembaga layanan dan memperluas cakupan program perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai lini pelayanan masyarakat,” sambung Arbert.
Ia menambahkan bahwa pemerintah kota berkomitmen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan memperkuat regulasi pendukung.
Arbert menilai bahwa layanan terpadu berbasis masyarakat dapat mempercepat respons penanganan kasus, terutama pada tingkat kelurahan dan kecamatan.
Peningkatan jejaring antarlembaga, katanya, menjadi bagian penting untuk memperkuat dukungan layanan bagi kelompok rentan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri UPPA Polresta, TP-PKK, Dharma Wanita Persatuan Kota Palangka Raya, para kepala perangkat daerah, serta sejumlah undangan lainnya.
“Semoga sinergi ini menjadi fondasi kuat bagi peningkatan perlindungan perempuan dan anak di Palangka Raya,” tandas Arbert. (Red/Adv)
