KASONGAN – Pemerintah Kabupaten Katingan menyatakan kesiapannya mendukung penuh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pertambangan.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Katingan, Saiful, usai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (21/10/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, turut dihadiri para kepala daerah kabupaten/kota, perangkat daerah, serta pelaku usaha di sektor pertambangan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PAD.
Dalam arahannya, Agustiar Sabran menegaskan pentingnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap berbagai kewajiban, mulai dari penggunaan BBM melalui mekanisme Wajib Pungut Kalteng, pemanfaatan material galian C berizin, hingga pelaporan pajak alat berat dan air permukaan.
Ia juga meminta agar perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dan menyalurkan program tanggung jawab sosial (CSR) yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Optimalisasi pendapatan bukan sekadar kewajiban fiskal, tetapi juga komitmen moral bersama untuk mewujudkan Kalimantan Tengah yang Maju, Berkah, dan Bermartabat,” tegas Agustiar.
Menanggapi hal tersebut, Saiful menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti arahan tersebut melalui penguatan koordinasi lintas perangkat daerah.
“Kami akan memperkuat sinergi dengan Bapenda, DLH, dan Dinas PUPR agar seluruh perusahaan tambang di Katingan mematuhi aturan dan berkontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Saiful menambahkan, peningkatan PAD dari sektor pertambangan harus diiringi dengan komitmen menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pendapatan daerah penting, tapi manfaatnya bagi masyarakat jauh lebih penting,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Katingan berkomitmen mendukung tata kelola pertambangan yang transparan, adil, serta berkelanjutan demi terwujudnya kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. (red/adv)
