JAKARTA – Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi nasional untuk mempercepat inklusi keuangan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Rakornas TPAKD 2025 yang digelar di Jakarta, Jumat (10/10/2025), dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, serta Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Friderica Widyasari Dewi.
Airlangga Hartarto mengatakan, percepatan akses keuangan tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi, tetapi juga mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Program seperti makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih akan berjalan lebih cepat dengan dukungan keuangan yang inklusif,” ujarnya.
Sementara itu, Mahendra Siregar menekankan pentingnya roadmap TPAKD 2026–2030 untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah. “OJK memastikan bahwa pengembangan infrastruktur keuangan digital, literasi, dan pelindungan konsumen berjalan seiring untuk mendorong pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Friderica Widyasari Dewi menambahkan, program kredit pembiayaan melawan rentenir dan pembiayaan sektor pertanian telah menjangkau jutaan masyarakat di berbagai daerah. “TPAKD menjadi instrumen nyata dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari Sumatera Selatan hingga Maluku Tengah,” katanya.
Menurut Friderica, keberhasilan lain ditunjukkan melalui pembukaan 58,32 juta rekening pelajar dan perluasan layanan Laku Pandai di 72.353 desa di seluruh Indonesia.
“Ini bukti konkret bahwa inklusi keuangan telah sampai ke desa-desa,” tegasnya.
Akhmad Wiyagus menutup kegiatan dengan mengajak seluruh kepala daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor. “Rakyat kecil tidak boleh hanya menjadi penonton. Mereka harus menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
TPAKD Award 2025 juga diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota berprestasi, antara lain Sumatera Selatan, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Langkat, Metro, Surabaya, Sumedang, Banjarmasin, Kapuas Hulu, Maros, Palu, Lombok Timur, dan Maluku Tengah. (Red/OJK)
