SUKAMARA – Program Pasca Inkubasi Desa Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sukamara menjadi tonggak penting bagi penguatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan.
Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sungai Bundung, Rabu (8/10/2025), dengan melibatkan perangkat desa, perwakilan masyarakat, PT BPD Kalimantan Tengah, BPR Artha Sukamara, BPJS Ketenagakerjaan, dan unsur TPAKD Kabupaten Sukamara.
Dalam sesi diskusi dan dengar pendapat, masyarakat desa yang tergabung dalam kelompok usaha perikanan menyampaikan pentingnya akses terhadap produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan sektor perikanan serta dukungan pemasaran agar hasil produksi mereka memiliki nilai jual lebih baik.
OJK bersama TPAKD menilai, kegiatan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk membangun sistem inklusi keuangan yang berkelanjutan.
Kepala Desa Sungai Bundung, Ahmad Saini, menyampaikan apresiasi terhadap program tersebut karena dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
“Melalui program ini, masyarakat kami tidak hanya mendapatkan akses layanan keuangan, tetapi juga dukungan dalam mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Kami berharap langkah ini terus diperkuat agar desa semakin mandiri dan produktif,” ujar Ahmad, Rabu (8/10/2025).
Sementara Deputi Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Andrianto Suhada, menegaskan bahwa kesinambungan program pasca inkubasi menjadi faktor penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
Menurutnya, OJK berkomitmen untuk memperkuat kapasitas desa agar mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan berkelanjutan demi kemajuan ekonomi lokal.
Bupati Sukamara yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yofi Yudistira, menilai inisiatif ini selaras dengan arah pembangunan daerah yang menekankan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi desa.
“Program ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Kami percaya, akses keuangan yang lebih mudah akan membuka peluang usaha baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa,” tandas Yofi. (Red/Adv)
