MUARA TEWEH – Penanganan longsor di anak Sungai Bengaris RT 29, Kelurahan Lanjas oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara mendapat apresiasi dari DPRD Barito Utara. Respons cepat dinilai sebagai langkah tepat dalam menghadapi kondisi darurat yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan Dinas PUPR menunjukkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat di wilayah terdampak longsor.
“Kami mengapresiasi gerak cepat Dinas PUPR dalam menangani longsor di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat,” ujarnya, baru-baru ini.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak boleh mengabaikan aspek teknis serta kualitas konstruksi. Menurutnya, penanganan yang dilakukan saat ini masih pada tahap pondasi sehingga perlu dipastikan kesesuaiannya dengan perencanaan awal.
“Pekerjaan jangan sampai tidak sesuai, terutama jika tidak mengikuti bentuk konstruksi seperti letter U. Kalau hanya pondasi tanpa perhitungan yang matang, dikhawatirkan bisa berisiko runtuh,” tegasnya.
Gun Sriwitanto mengungkapkan dirinya telah melakukan komunikasi dengan Kepala Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. Ia juga mendorong agar dilakukan peninjauan ulang di lapangan guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai standar teknis yang berlaku.
“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas, dan beliau menyampaikan silakan ditinjau kembali. Artinya ada ruang untuk evaluasi agar pekerjaan ini benar-benar maksimal,” tambahnya.
Ia menjelaskan kondisi tanah di lokasi longsor tergolong labil karena bercampur dengan batuan jawung yang mudah bergerak. Kondisi ini dinilai memerlukan perencanaan konstruksi yang lebih matang agar hasil penanganan dapat bertahan dalam jangka panjang.
Menurutnya, tanpa perhitungan teknis yang tepat, potensi longsor susulan masih sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, kekuatan struktur menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam proses pengerjaan.
“Masyarakat berharap penanganannya tidak terkesan asal-asalan. Mengingat kondisi tanah yang labil, maka konstruksi harus diperkuat agar mampu bertahan dan tidak menimbulkan longsor susulan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa apresiasi yang diberikan DPRD merupakan bentuk dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah, namun tetap disertai kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan ke depan.
Gun Sriwitanto menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi penting dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat. Dengan adanya pengawasan yang baik, kualitas pekerjaan di lapangan dapat lebih terjamin.
Ia berharap Dinas PUPR dapat terus meningkatkan kualitas pekerjaan, khususnya pada penanganan infrastruktur yang bersifat darurat, agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
Dengan langkah cepat yang diiringi perbaikan kualitas, penanganan longsor di wilayah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat serta mencegah risiko yang lebih besar di masa mendatang. (Red/Adv)
