MUARA TEWEH – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, DR H Tajeri, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai mulai menunjukkan perubahan, khususnya dalam peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Tajeri, sejumlah kebijakan yang telah diambil pemerintah daerah, seperti mutasi jabatan hingga pemberian cuti dalam waktu tertentu, merupakan langkah tegas dalam upaya pembenahan internal birokrasi.
“Kami melihat ada semangat baru dalam kepemimpinan saat ini, terutama dalam penegakan disiplin ASN. Ini langkah yang baik dan perlu didukung agar menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur,” ujarnya, baru-baru ini.
Ia menilai, penegakan disiplin menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta memastikan pelayanan publik berjalan optimal sesuai harapan masyarakat.
Namun demikian, Tajeri mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah pelanggaran di lapangan yang perlu mendapat perhatian serius, salah satunya penggunaan kendaraan dinas tanpa izin untuk ke luar daerah.
“Kami masih menemukan adanya kendaraan dinas yang digunakan tidak sesuai aturan. Ini harus ditertibkan secara konsisten agar tidak menjadi kebiasaan,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Selain menyoroti kedisiplinan ASN, Tajeri juga menyinggung persoalan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang dinilai masih memerlukan evaluasi lebih matang.
Ia mengungkapkan adanya proyek pembangunan jalan yang tidak berjalan optimal bahkan berpotensi mangkrak, sehingga perlu perencanaan yang lebih tepat dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Kita tidak ingin ada lagi program yang tidak tepat sasaran atau terhenti di tengah jalan. Perencanaan harus matang dan berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tajeri menekankan bahwa efektivitas penggunaan anggaran daerah sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Menurutnya, setiap program harus dirancang secara komprehensif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Terkait kebijakan mutasi dan promosi jabatan, ia menyebut hal tersebut merupakan kewenangan kepala daerah. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjunjung prinsip profesionalitas dalam penempatan ASN.
“Penempatan ASN harus sesuai kompetensi. Jika ini dilakukan dengan baik, maka kinerja pemerintahan akan lebih optimal dan program pembangunan bisa berjalan lancar,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tajeri juga menyoroti persoalan pengelolaan aset daerah yang dinilai masih belum tertata secara maksimal. Ia mengungkapkan adanya laporan masyarakat terkait aset seperti tanah dan kendaraan dinas yang belum jelas penguasaan dan peruntukannya.
“Kami banyak menerima laporan terkait aset daerah yang belum jelas penguasaan dan peruntukannya, termasuk kendaraan yang terbengkalai. Ini harus segera ditertibkan agar tidak menimbulkan kerugian daerah,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan semangat kepemimpinan yang baru, seluruh jajaran pemerintah daerah dapat terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kinerja secara menyeluruh.
Menurutnya, dukungan dan pengawasan dari DPRD akan terus diberikan guna memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sebagai penutup, Tajeri menegaskan komitmen DPRD untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Barito Utara. (Red/Adv)
