PALANGKARAYA – Universitas Palangka Raya (UPR) menerima kunjungan kerja Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H., yang melakukan pemantauan langsung terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan perguruan tinggi tersebut, Rabu (10/12/2025).
Rektor UPR, Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S., IPU menyebut kunjungan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sumber daya manusia kampus dalam menghadapi tuntutan pelayanan pendidikan tinggi.
“Ini bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan profesionalisme ASN di UPR,” ujar Prof. Salampak saat menyambut kedatangan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia.
Dalam penjelasannya, Prof. Salampak menyampaikan bahwa UPR saat ini sedang meningkatkan kualitas layanan tridharma melalui dukungan 291 PPPK yang baru diangkat pada November 2025. Menurutnya, tambahan tenaga tersebut memperkuat struktur akademik dan administrasi.
Ia mengatakan kebutuhan tenaga profesional menjadi faktor utama agar universitas mampu menjawab perkembangan dunia pendidikan yang semakin dinamis dan kompetitif.
Rektor UPR menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM agar setiap layanan universitas berjalan adaptif, responsif, dan fokus pada hasil.
“Kehadiran BKN memberi semangat bagi seluruh pegawai untuk bekerja lebih baik dan disiplin,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan bahwa birokrasi modern tidak lagi berorientasi administrasi semata, tetapi membutuhkan capaian kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“ASN harus bekerja dengan standar yang jelas, objektif, dan terukur. Evaluasi kinerja itu bukan sekadar laporan, tetapi alat untuk meningkatkan kualitas layanan publik,” tegasnya.
Ia menekankan penerapan sistem merit di seluruh unit kerja, termasuk perguruan tinggi, sebagai fondasi penting dalam memperkuat integritas dan profesionalitas aparatur.
Selain itu, Prof. Zudan menyoroti perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kepegawaian, terutama digitalisasi sistem perencanaan kebutuhan pegawai, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi.
Digitalisasi, menurutnya, akan meningkatkan transparansi dan efektivitas kerja ASN sehingga mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan organisasi.
“Digitalisasi menjadi kunci agar manajemen ASN bisa mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi,” ungkapnya.
Kunjungan tersebut juga mencakup sesi dialog antara BKN dan pegawai UPR, yang membahas berbagai aspek implementasi kebijakan kepegawaian, pengembangan karier, hingga penguatan kompetensi.
Dialog ini memberikan gambaran bagi BKN mengenai kondisi riil sistem pelayanan internal UPR, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk penguatan kebijakan kepegawaian nasional.
Dalam kesempatan itu, Prof. Zudan kembali menegaskan komitmen BKN memperkuat kerja sama dengan UPR guna membangun ekosistem ASN profesional dan berorientasi hasil.
“Sinergi ini penting untuk memastikan perguruan tinggi memiliki SDM yang mampu mendorong kualitas layanan dan pencapaian tujuan institusi,” tandas Zudan. (Red/Adv)
