PALANGKARAYA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan stabilitas sektor jasa keuangan di wilayah ini tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global yang masih bergejolak.
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menyampaikan bahwa ekosistem keuangan yang sehat merupakan fondasi penting untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil serta berkelanjutan.
Menurutnya, perluasan akses keuangan dan peningkatan literasi keuangan menjadi kunci agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari perkembangan industri keuangan. Ia menegaskan bahwa pemerataan inklusi keuangan harus terasa hingga wilayah terpencil agar daya saing ekonomi daerah dapat terus meningkat. “Di era digital, peluang ekonomi semakin terbuka, tetapi risiko keuangan ilegal dan tindakan scam juga ikut meningkat sehingga membutuhkan langkah mitigasi yang kuat,” ujar Primandanu pada Rabu (10/12/2025).
Ia memaparkan bahwa OJK Kalteng memperkuat kolaborasi dengan Lembaga Jasa Keuangan, pemerintah daerah, hingga komunitas masyarakat melalui Satgas PASTI guna memastikan perlindungan masyarakat berjalan optimal.
Dalam penjelasannya, Primandanu menyebutkan stabilitas perbankan umum di Kalimantan Tengah menunjukkan kinerja positif sepanjang Oktober 2025. Aset bank umum tercatat meningkat 15,67 persen menjadi Rp98,25 triliun. Dana pihak ketiga ikut tumbuh 11,96 persen menjadi Rp52,95 triliun, sementara penyaluran kredit naik 7,21 persen mencapai Rp53,07 triliun. Meski terjadi peningkatan NPL dari 1,62 persen menjadi 2,22 persen, ia menegaskan bahwa tingkat risiko tersebut masih dalam kategori sehat karena tetap berada di bawah batas lima persen.
Ia juga menyoroti dominasi kredit konsumtif yang mencapai Rp20,90 triliun atau 39,38 persen dari total penyaluran kredit, diikuti kredit modal kerja dan kredit investasi. Sementara itu, rumah tangga masih menjadi kelompok terbesar pengguna fasilitas kredit dengan nilai Rp20,61 triliun. “Peningkatan kredit tetap menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan masih kuat,” ujarnya.
Pada saat bersamaan, kinerja BPR dan BPRS mengalami penurunan aset dan DPK sebagai dampak perpindahan dana ke bank umum. Meski demikian, Primandanu menegaskan kondisi tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap stabilitas industri BPR di daerah. Ia menekankan bahwa fungsi layanan BPR tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Selain perbankan, sektor pasar modal menunjukkan perkembangan menggembirakan. Jumlah investor saham meningkat pesat menjadi 130.330 SID. Nilai transaksi pun tumbuh 57,88 persen menjadi Rp613,22 miliar. Lonjakan serupa terjadi pada penjualan produk reksa dana yang meningkat 286,30 persen. “Kenaikan investor menggambarkan bahwa masyarakat semakin memahami instrumen investasi yang resmi dan aman,” ungkapnya.
Pada sektor IKNB, piutang perusahaan pembiayaan naik menjadi Rp9,36 triliun per Oktober 2025. Sementara itu, outstanding pinjaman fintech P2P lending meningkat 37,50 persen mencapai Rp512,89 miliar. Peningkatan akun penerima pinjaman menandakan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis digital.
Ia kemudian menyoroti pentingnya edukasi dan perlindungan konsumen. Hingga Oktober 2025, OJK Kalteng telah melaksanakan 133 kegiatan edukasi dan kehumasan, termasuk penguatan literasi kepada pelajar, mahasiswa, komunitas, hingga kegiatan inklusi keuangan bersama TPAKD. Melalui APPK, OJK menerima 2.774 layanan, termasuk 263 pengaduan, dengan isu terbanyak terkait penagihan, SLIK, dan fraud eksternal.
Yang menjadi sorotan besar adalah meningkatnya aduan aktivitas keuangan ilegal. Hingga November 2025, Satgas PASTI mencatat 224 pengaduan, terdiri dari 41 investasi ilegal dan 183 pinjol ilegal. Berdasarkan data IASC, terdapat 2.338 aduan dengan kerugian mencapai Rp29,13 miliar sepanjang periode November 2024–November 2025. “Kami terus memperkuat sinergi untuk memutus mata rantai scam dan investasi ilegal yang meresahkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen OJK Kalteng dalam memperluas akses keuangan yang aman, meningkatkan literasi, serta memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat berkembang dengan tenang dalam ekosistem keuangan yang sehat dan terlindungi,” tandas Primandanu. (Red/Adv)
